Lambang Partai Golkar/RMOL
Hasil Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi pada Jumat (29/10), diharapkan bisa ditaati seluruh kader.
Hasil Musda DPD Partai Golkar Kota Bekasi tersebut salah satunya adalah terpilihnya Ade Puspitasari sebagai Ketua DPD secara aklamasi.
Kendati demikian, muncul Musda tandingan yang dilakukan oleh kelompok Novel Saleh Hilabi yang dilaksanakan di Hotel Horison Kota Bekasi di hari yang sama.
Pengamat komunikasi politik dan kebijakan publik, Agus Wahid menilai, yang terjadi di tingkat DPD Partai Golkar seharusnya bisa segera diredam.
Pasalnya, dia melihat potensi terjadinya ketidakkompakan kader dalam mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, untuk maju sebagai capres di tahun Pemilu 2024 mendatang.
"Jangan harap Golkar Kota Bekasi berpikir bagaimana menaikan elektabilitas sosok Airlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024 mendatang, selama di internal partai Golkar sendiri masih adanya perpecahan," ujar Agus kepada wartawan, Senin (1/11).
Agus juga mempertanyakan soal dasar pelaksanaan Musda tandingan Golkar Kota Bekasi yang dilaksanakan kelompok Novel Saleh Hilabi.
"Apakah Musda itu digelar hasil inisiatif kader Golkar Kota Bekasi atau berdasarkan SK dari DPD Golkar Jawa Barat?" heranya.
Agus memandang, apabila ada Musda tandingan maka patut dipertanyakan soal legitimasinya. Sementara Musda versi Graha Bintang yang memilih Ade Puspitasari jelas legitimate, karena susunan kepanitiaan jelas dan sudah mendapat SK dari DPD Golkar Jawa Barat.
"Nah semua itu pastinya ada aturan yang tertuang dalam AD ART partai," tuturnya.
Maka dari itu, Agus meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera mengambil langkah yang tepat guna mengatasi kemelut Partai Golkar Kota Bekasi.
"Karena isu perpecahan partai itu sangat sensitif. Dan itu bisa saja 'digoreng' oleh lawan politiknya. Ini tantangan besar bagi dewa-dewa di DPP Golkar," pungkasnya.
