Buka Sidang Paripurna, Puan Ungkap Tujuh Masalah yang Dikawal DPR hingga Akhir Tahun

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI melalui alat kelengkapan dewan akan diarahkan pada regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan anggaran agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Begitu yang dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna masa sidang kedua, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/11).

Mantan Menko PMK ini menyampaikan, DPR RI akan diarahkan ke berbagai isu, permasalahan, yang kini menjadi perhatian masyarakat. Adapun isu yang menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini, terdiri dari tujuh isu krusial.

Di antaranya, kasus pinjaman online ilegal, rencana kenaikan upah minimum 2022, penanganan pandemi Covid-19 yang terkait dengan transportasi publik, vaksinasi lanjutan, dan antisipasi ketidakpastian Covid-19.

“Kebijakan penerapan PCR pada semua penerbangan selama penerapan PPKM Level 3,2, dan 1 di Jawa dan Bali, antisipasi bencana alam akibat cuaca ekstrem,” imbuh Puan Maharani dalam rapat paripurna.

Selain itu, kesiapan pemerintah menghadapi lonjakan Covid-19 menjelang akhir tahun 2021 dan yang terakhir rencana pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umrah bagi jemaah Indonesia.

“DPR selalu dituntut rakyat untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat,” imbuhnya.

Pihaknya mengatakan, DPR RI dengan kewenangan yang dimilikinya akan secara efektif mendorong pemerintah semakin baik kinerjanya dalam menangani pelayanan dan urusan rakyat.

“Sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membentuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya,” tutupnya.