Dibantu Satpol PP dan Polisi, USK Bongkar Paksa 8 Rumah Dinas Dosen

Pembongkaran paksa dilakukan pihak Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, terhadap 8 rumah dinas dosen di Areal Sektor Timur Kopelma Darussalam, USK, Senin (1/11).

Dalam proses pembongkaran ini, pihak USK mengerahkan bantuan dari Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dilaporkan Kantor Berita RMOLAceh, polisi dan Satpol PP datang ke delapan rumah tersebut dan langsung melakukan pembongkaran. Sejumlah barang dari delapan rumah tersebut diangkut keluar oleh Satpol PP.

Pembongkaran itu disesali karena tanpa ada aba-aba dan langsung melakukan pengosongan.

“Tidak tahu mau dibawa ke mana (barang-barang),” kata salah satu warga.

Polemik rumah dosen USK ini sebenarnya sudah mendapat perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. Pihak DPRA akan menyurati Rektor USK, Samsul Rizal, untuk menyikapi polemik surat imbauan dari Rektorat USK mengenai pengosongan komplek dosen di Sektor Timur Kopelma.

"Dalam waktu dekat kita akan surati Rektor USK membahas polemik ini," kata  Ketua DPR Aceh, Dahlan Jamaluddin, usai menerima keluhanan dari Warga Komplek Darussalam di Ruang Badan Musyawarah, DPR Aceh, beberapa waktu lalu.

Dahlan menambahkan, DPR Aceh akan duduk kembali untuk mencari alternatif terbaik, terkait imbauan Rektor USK yang mengatakan bahwa akhir Maret 2021 Komplek Perumahan itu harus segera kosong.

Sementara itu, Koordinator Forum Warga Kopelma Darussalam, Otto Syamsudin Ishak mengatakan, pihaknya tidak menginginkan rumah tersebut untuk dimiliki. Namun setidaknya ada kebijakan bagi dosen yang mayoritas sudah lansia untuk menempati rumah itu, sehinga bisa tetap tinggal hingga akhir hayatnya.

Ishak menduga ada maladministrasi dalam pengelolaan lahan tersebut. Sebab, kata dia, ada masalah kekacauan aset.

"Apa Darussalam itu aset Unsyiah atau asetnya Pemda? Apa yang dilakukan Rektor Unsyiah sudah meresahkan orang tua kami, ada yang stroke dan ada yang stress juga," tegas dia.