Berita

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas/Net

Politik

Hilman Latief: sebagai Kader Muhammadiyah, Tidak Ada Perlakuan Berbeda dari Menag Yaqut

MINGGU, 31 OKTOBER 2021 | 17:24 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang Kemenag hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU) kembali diluruskan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief.

Dijelaskan Hilman Latief, pernyataan itu sebagai cara Menag memompa semangat, terutama pada kader-kadernya.

Sebagai aktivis dari kalangan Muhammadiyah, Hilman tidak merasa ada perbedaan perlakuan baginya dalam menjalankan tugas sebagai Dirjen PHU.


"Mungkin pernyataan tersebut sebagai bentuk penyemangat untuk kader-kader Gus Yaqut. Menurut saya, pernyataannya tidak usah menjadi polemik berkepanjangan. Apalagi itu sudah diklarifikasi," tegas Hilman di Jakarta, Minggu (31/10).

"Saya dan Gus Menteri kan sama-sama masih relatif muda. Jadi semangat kita selalu menggebu-gebu, terutama kalau sudah memberi semangat kepada kader-kader di Ormas kita masing-masing," sambungnya.

Hilman mengaku, sejak kali pertama bertemu pada akhir September 2021 sampai saat ini, dirinya kerap berdiskusi dengan Menag secara terbuka dan hangat.

Keduanya membahas tentang berbagai upaya untuk perbaikan kinerja dan layanan Kementerian Agama ke depan.

"Meskipun saya sebagai kader Muhammadiyah, saya tidak melihat sikap atau perlakukan yang berbeda dari Pak Menteri terhadap saya. Justru kami sering berdiskusi tentang masalah-masalah keumatan, bagaimana Kemenag bisa melayani berbagai kalangan secara profesional, cepat, dan inklusif," tuturnya.

"Alhamdulillah hubungan saya sebagai pejabat Kemenag yang berlatar belakang aktivis Muhammadiyah, tidak ada masalah dengan Pak Menteri. Diskusi sampai larut malam juga masih sering kita lakukan," sambungnya.

Bahkan, lanjut Hilman, dalam banyak kesempatan, Menag menyampaikan tentang pentingnya meritokrasi.

Maksudnya, bagaimana agar sistem tata kelola birokrasi Kemenag ke depan, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.

Apalagi, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di hampir semua direktorat dalam rangka meningkatkan kinerja.

"Gus Menteri beberapa kali berpesan kepada saya tentang pentingnya meritokrasi, inklusivitas, dan tidak diskriminasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan haji dan umrah," tandasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Sambut Imlek

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:12

Warning Dua OTT

Selasa, 20 Januari 2026 | 12:01

AS Kirim Pesawat Militer ke Greenland, Denmark Tambah Pasukan

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:41

Purbaya: Tukar Jabatan Kemenkeu-BI Wajar dan Seimbang

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:34

Sumbar Perlu Perencanaan Matang Tanggap Bencana

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:32

Stasiun MRT Harmoni Bakal Jadi Pusat Mobilitas dan Aktivitas Ekonomi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:29

Juda Agung Resign, Keponakan Prabowo Diusung Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:20

Kepala Daerah Harus Fokus Bekerja Bukan Cari Celah Korupsi

Selasa, 20 Januari 2026 | 11:16

Presiden Bulgaria Mundur di Tengah Krisis Politik

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:53

Bupati Pati Sudewo Cs Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Selasa, 20 Januari 2026 | 10:41

Selengkapnya