Berita

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas/Net

Politik

Hilman Latief: sebagai Kader Muhammadiyah, Tidak Ada Perlakuan Berbeda dari Menag Yaqut

MINGGU, 31 OKTOBER 2021 | 17:24 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tentang Kemenag hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU) kembali diluruskan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief.

Dijelaskan Hilman Latief, pernyataan itu sebagai cara Menag memompa semangat, terutama pada kader-kadernya.

Sebagai aktivis dari kalangan Muhammadiyah, Hilman tidak merasa ada perbedaan perlakuan baginya dalam menjalankan tugas sebagai Dirjen PHU.


"Mungkin pernyataan tersebut sebagai bentuk penyemangat untuk kader-kader Gus Yaqut. Menurut saya, pernyataannya tidak usah menjadi polemik berkepanjangan. Apalagi itu sudah diklarifikasi," tegas Hilman di Jakarta, Minggu (31/10).

"Saya dan Gus Menteri kan sama-sama masih relatif muda. Jadi semangat kita selalu menggebu-gebu, terutama kalau sudah memberi semangat kepada kader-kader di Ormas kita masing-masing," sambungnya.

Hilman mengaku, sejak kali pertama bertemu pada akhir September 2021 sampai saat ini, dirinya kerap berdiskusi dengan Menag secara terbuka dan hangat.

Keduanya membahas tentang berbagai upaya untuk perbaikan kinerja dan layanan Kementerian Agama ke depan.

"Meskipun saya sebagai kader Muhammadiyah, saya tidak melihat sikap atau perlakukan yang berbeda dari Pak Menteri terhadap saya. Justru kami sering berdiskusi tentang masalah-masalah keumatan, bagaimana Kemenag bisa melayani berbagai kalangan secara profesional, cepat, dan inklusif," tuturnya.

"Alhamdulillah hubungan saya sebagai pejabat Kemenag yang berlatar belakang aktivis Muhammadiyah, tidak ada masalah dengan Pak Menteri. Diskusi sampai larut malam juga masih sering kita lakukan," sambungnya.

Bahkan, lanjut Hilman, dalam banyak kesempatan, Menag menyampaikan tentang pentingnya meritokrasi.

Maksudnya, bagaimana agar sistem tata kelola birokrasi Kemenag ke depan, memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.

Apalagi, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di hampir semua direktorat dalam rangka meningkatkan kinerja.

"Gus Menteri beberapa kali berpesan kepada saya tentang pentingnya meritokrasi, inklusivitas, dan tidak diskriminasi dalam upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan haji dan umrah," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya