Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Actions (IPA), Andrianto/Net

Politik

IPA: Sejak Awal Kami Curiga UU Minerba untuk Oligarki

SABTU, 30 OKTOBER 2021 | 16:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan jaminan perpanjangan izin tambang pada UU 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) bertentangan dengan UUD 1945.

MK berpendapat Pasal 169A ayat (1) huruf a dan b tak sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon dalam uji materi UU Minerba.

Menyikapi putusan MK dengan register Putusan Nomor 64/PUU-XVIII/2020, Direktur Eksekutif Indonesia Political Actions (IPA), Andrianto mengatakan, sejak awal terbitnya UU Minerba memang sudah patut dicurigai.


"Sedari awal kita sudah curigai produk UU Minerba hanya untuk kepentingan oligarki, yang terdiri dari lima penguasa tambang saja," kata Andrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/10).

"Intisari (putusan MK) kan frasa 'jaminan diperpanjang' diubah menjadi 'dapat diperpanjang'. Artinya tidak otomatis," sambungnya.

Dikatakan Andrianto, jika tidak ada perubahan pada frasa tersebut, maka akan memanjakan oligarki penguasa pertambangan. Sementara, rakyat hanya gigit jari tidak mendapatkan hasil apa-apa.

"Saat ini mereka pegang cash flow besar dari naiknya harga batubara yang tadinya 70 dolar AS/metrik ton menjadi 270 dolar AS/metrik ton. Belum lagi ternyata tidak dipungut royalti. Jadi negara buntung, mereka (oligarki tambang) untung," tandas inisiator Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia ini.

Pada putusannya, MK menyatakan Pasal 169A ayat (1) UU Minerba tidak punya kekuatan hukum mengikat. Hal itu berlaku selama frase 'diberikan jaminan' dan 'dijamin' bertentangan dengan UUD 1945.

Melalui putusan itu, MK juga memperbaiki isi Pasal 169A ayat 1 menjadi "KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 dapat diberikan perpanjangan menjadi IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan:...".

MK juga menambahkan ketentuan soal batas maksimal perpanjangan kontrak tambang yang bisa diberikan ke perusahaan swasta. Ketentuan baru berbunyi sebagai berikut:

a. Kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dapat mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

b. Kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya