Berita

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal/RMOL

Politik

Seperti India, Presiden Partai Buruh Beberkan Skema Harga Tes PCR Bisa Rp 100 Ribu

SABTU, 30 OKTOBER 2021 | 13:38 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah seharusnya bisa menekan biaya tes polymerase chain reaction (PCR) di bawah angka yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni Rp 275 ribu.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, pemerintah Indonesia bisa mencontoh India yang menetapkan harag tes PCR bagi masyarakat sampai Rp 100 ribu.

"Partai Buruh meminta kepada pemerintah untuk PCR harganya mendekati apa yang seharga di India yaitu Rp 100 ribu, bukan Rp 275 ribu atau Rp 300 ribu," kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Sabtu (30/10).


Said Iqbal mengatakan, kalaupun pemerintah menetapkan harga tes PCR Rp 275 ribu, maka harus disertai subsidi agar harga yang dibayarkan masyarakat tetap Rp 100 ribu.

"Catatan selisih harga katakan tadi ditetapkan Rp 300 ribu, Rp 200 ribu (sisanya) dibayar oleh pemerintah, jadi Rp 200 ribu dibayar oleh pemerintah," terangnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini mengklaim sudah melakukan survei di beberapa klinik dan rumah sakit swasta. Hanya biaya tenaga medis yang tidak boleh diturunkan, tetapi harga alat tes PCR harus disubsidi.

"Komponen yang paling mahal dari tes PCR, mereka harus menyiapkan tenaga khusus, membayar gaji dari perawat ataupun bidan atau tenaga PCR untuk melakukan tes PCR. Mungkin (harga) materialnya bisa turun, tapi harga tenaga kerja, Partai Buruh tidak setuju untuk turun," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya