Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati/Repro

Politik

Komisi IX DPR Soal Tes PCR: Cukup, Jangan Tambah Beban Rakyat!

SABTU, 30 OKTOBER 2021 | 12:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan pemerintah mewajibkan tes polymerase chain reaction (PCR) di harga Rp 275 ribu- Rp 300 ribu yang berlaku 3x24 jam dinilai membebani rakyat.

Oleh karena itu, pemerintah diminta untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang justru akan menambah persoalan baru itu.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk "Ribut-ribut PCR" pada Sabtu siang (30/10).


"Kita berharap di tengah pandemi Covid-19 ini supaya kebijakan-kebijakan tidak menyulitkan dan menambah berat beban rakyat yang sudah cukup penderitaannya," kata Mufida.

Sebab, kondisi perekonomian rakyat di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih dan itu akan menambah beban rakyat Indonesia.

"Dampak ekonomi akibat pandemi ini sudah sangat berat sekali. Angka PHK sudah tembus di angka 7,8 juta. Berarti hitungan kebutuhan ekonomi keluarga juga sudah semakin berat," katanya.

"Walaupun kita bersyukur pertumbuhan ekonomi kita sudah mulai meningkat, tapi kan tidak mudah seperti membalikkan tangan?" demikian Mufida.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya