Berita

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri/Repro

Politik

Pengamat: Megawati Terlihat Otoriter dengan Membungkam Suara Akar Rumput

SABTU, 30 OKTOBER 2021 | 10:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memperlihatkan ruang demokrasi bagi kadernya yang memiliki perbedaan pandangan dengan ketua umum.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, hal itu terlihat pada sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mempersilakan kadernya mundur jika tidak sejalan dengan perintah DPP dalam menyongsong Pemilu 2024.

"Megawati terkesan tidak memberi ruang perbedaan pada kadernya, khususnya dalam urusan capres yang akan diusung PDIP pada pilpres 2024. Padahal, nama PDIP memuat nama demokrasi," kata Jamiluddin, Sabtu (30/10).


Melihat dinamika internal partai, Jamiluddin menduga pernyataan Megawati tersebut ditujukan bagi para pendukung Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Jika hal ini benar, maka PDIP sama sama tidak demokratis.

"Kalau pernyataan itu ditujukan kepada kader PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres, tentu Megawati terkesan otoriter," ujar Jamiluddin.

PDIP, kata Jamiluddin, seharusnya memberi contoh berdemokrasi yang baik pada internal maupun eksternal partainya. Hal itu yang semestinya dicontohkan Megawati secara konsisten kepada anak bangsa.

"Megawati terkesan tidak mengakomodir perbedaan pendapat. Suara akar rumput yang berbeda dengan kehendak DPP terkesan ingin dibungkam. Pernyataan Megawati itu cenderung memuat ancaman kepada kadernya. Para kader tidak diberi pilihan sama sekali," tandasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya