Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

72 Persen Pekerja di AS Ancam Keluar dari Perusahaan Jika Dipaksa Lakukan Vaksinasi

JUMAT, 29 OKTOBER 2021 | 15:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mandat vaksin tidak sepenuhnya bisa diterima oleh masyarakat. Bahkan, masih banyak orang yang menentang aturan tersebut di saat dunia kesehatan telah berjuang menekan angka kasus.

Penentangan itu juga datang dari golongan masyarakat pekerja.

Sebuah survei yang dilakukan Kaiser Family Foundation, wadah think tank yang berkonsentrasi pada masalah kesehatan, menemukan bahwa 37 persen pekerja akan melakukan mogok kerja dan 72 persen akan benar-benar keluar dari pekerjaannya, seperti dilaporkan CNN, Kamis (28/10).
Jika di beberapa perusahaan pimpinan mewajibkan karyawannya untuk divaksin dan akan memberikan sanksi bila ada yang menentangnya, mulai teguran, pemotongan gaji, hingga pemecatan, kelompok pekerja ini justru malah mengancam akan keluar dari pekerjaan mereka jika mereka dipaksa untuk melakukan vaksinasi.

Jika di beberapa perusahaan pimpinan mewajibkan karyawannya untuk divaksin dan akan memberikan sanksi bila ada yang menentangnya, mulai teguran, pemotongan gaji, hingga pemecatan, kelompok pekerja ini justru malah mengancam akan keluar dari pekerjaan mereka jika mereka dipaksa untuk melakukan vaksinasi.

Bisa jadi itu hanya merupakan ancaman. Namun, jika kelompok itu benar-benar menindaklanjuti ancaman mereka untuk berhenti dari pekerjaannya, itu akan menyebabkan antara 5 persen hingga 9 persen  pekerja benar-benar meninggalkan pekerjaan mereka.

Banyak karyawan yang mengeluarkan ancaman itu tetapi saat benar-benar berhenti bekerja, mereka tidak dapat menerima risiko itu.

"Apa yang dikatakan orang dalam sebuah survei, dan apa yang akan mereka lakukan ketika menghadapi kehilangan pekerjaan bisa menjadi dua hal yang berbeda," kata Liz Hamel, wakil presiden dan direktur opini publik dan penelitian survei di KFF, dalam sebuah wawancara.

Saat ini, sangat sulit bagi pengusaha untuk menemukan dan mempertahankan pekerja. Lowongan pekerjaan banyak tetapi sedikit sekali yang meresponnya.

Itu menjadi salah satu alasan mengapa perusaan tidak menerapkan mandat vaksin sementara pemerintahan Biden mewajibkan perusahaan yang memiliki 100 atau lebih karyawan untuk mengamanatkan vaksin ke setiap karyawannta.

Aturan itu akan berlaku untuk sekitar 80 juta pekerja AS, atau dua pertiga dari semua pekerja di seluruh negeri.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya