Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid/Net

Politik

Agar Garuda Selamat, Nusron Minta Menteri BUMN Tegas dalam Negosiasi dengan Lessor

JUMAT, 29 OKTOBER 2021 | 02:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menteri BUMN Eric Thohir diminta memerintahkan direksi Garuda Indonesia untuk tegas dalam renegosiasi dengan lessor pesawat yang membuat perusahaan penerbangan nasional ini merugi sampai Rp 70 triliun.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, akar masalah yang membuat Garuda "semaput" adalah mahalnya biaya leasing sekitar 101 pesawat. Karena itu direksi Garuda harus berani tegas untuk renegosiasi dengan harga yang wajar.

"Jangan khawatir dan takut diancam akan dibawa ke arbitrase internasional. Itu ancaman basi. Biasa lessor gertak seperti itu," kata Nusron, Jumat (29/10).


Dalam rangka penyelamatan Garuda itu, Nusron minta Erick Thohir berani perintahkan ke Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra dan direksi lainnya, untuk berani dan tegas menghadapi lessor.

"Kalau memang perlu, dan lessor mau ambil, ambil saja pesawatnya. Balikin saja. Kita cari pesawat yang lebih murah untuk operasi Garuda selanjutnya," ungkap politikus Partai Golkar ini.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini menambahkan, sejak awal dirinya sangat mendukung agar Menteri BUMN segera mencari skema penyelamatan Garuda. Tetapi, Nusron tidak setuju kalau skemanya dengan menggunakan mekanisme suntikan APBN. Sebab akan menciptakan moral hazard dan aji mumpung para lessor.

"Kalau masalahnya akibat ada perang, saya setuju kalau menggunakan model APBN. Tapi kalau akibat mahalnya lessor, saya kira harus negosiasi," tegasnya.

Menurut Nusron, jika ada yang keberatan renegosiasi dan minta ada APBN, maka bisa dipastikan ada penumpang gelap.

"Mereka adalah pihak-pihak yang selama ini diuntungkan dengan lessor-lessor tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Nusron mengatakan, sejak awal ia tidak yakin dengan pilihan direksi dalam skema penyelamatan Garuda ketika minta persetujuan dana talangan kepada pemerintah tahun lalu.

"Karena itu sudah saatnya sekarang direksi tegas dan segera menekan lessor agar ada win win solution," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

Komisi III DPR Sambut KUHP dan KUHAP Baru dengan Sukacita

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:12

Bea Keluar Batu Bara Langkah Korektif Agar Negara Tak Terus Tekor

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:08

Prabowo Dua Kali Absen Pembukaan Bursa, Ini Kata Purbaya

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:07

Polri Susun Format Penyidikan Sesuai KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:06

Koalisi Permanen Mustahil Terbentuk

Jumat, 02 Januari 2026 | 14:01

Polri-Kejagung Jalankan KUHP dan KUHAP Baru Sejak Pukul 00.01 WIB

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:58

Tutup Akhir Tahun 2025 DPRD Kota Bogor Tetapkan Dua Perda

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:46

Presiden Prabowo Harus Segera Ganti Menteri yang Tak Maksimal

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:42

Bitcoin Bangkit ke Level 88.600 Dolar AS

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Berjualan di Atas Lumpur

Jumat, 02 Januari 2026 | 13:41

Selengkapnya