Berita

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin/Net

Politik

Menkes Diminta Tak Ragu Jalankan Perintah Presiden

KAMIS, 28 OKTOBER 2021 | 18:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga tes Polymerase Chain Reaction atau tes PCR dari Rp 499 ribu menjadi Rp 300 ribu disambut baik semua pihak.

Sayangnya, perintah Presiden yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan itu disikapi ragu-ragu oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang tidak menyatakan secara tegas mendukung dan siap melaksanakan perintah Presiden tersebut.

Alih-alih, Menkes Budi justru membuat pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, dengan menyebut bahwa perintah Presiden tersebut merupakan harga PCR paling murah di dunia, dan memastikan tidak akan ada subsidi untuk harga PCR.


"Kami meminta menteri untuk tunduk atas perintah presiden. Jangan membuat pernyataan yang berpotensi membuat gaduh," ucap mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma’ruf Amin, Jay Octa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/10).

Dalam keputusan Dirjen Yanke Kemenkes, Abdul Kadir, tarif tes PCR diturunkan menjadi Rp 275 ribu untuk wilayah luar Pualua Jawa-Bali. Menurut Jay Octa, batas tarif tertinggi tersebut mengindikasikan bahwa perintah Presiden Jokowi sudah dipertimbangkan secara matang.

"Jadi tak perlu lagi diragukan," tegasnya.

Oleh karena itu, Jay Octa mempertanyakan pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang tidak secara tegas mendukung perintah Presiden Jokowi terkait harga tes PCR itu.

"Seharusnya sebagai pembantu presiden, seorang menteri bisa lebih tanggap menindaklanjuti perintah Presiden. Perintah tersebut harus dijawab dengan dukungan penuh dan kesiapan yang memang dituntut seorang menteri,” katanya.

Bercermin dari inspeksi mendadak (sidak) Presiden Jokowi ke salah satu apotek di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (23/7), Jay Octa menilai insiden itu menjadi bukti ketidakmampuan Menkes Budi menerjemahkan keinginan Jokowi.

Jokowi yang mengecek persediaan obat Covid-19 di pasaran mulai Oseltamivir, Favipiravir, obat antibiotik Acetromicin dan vitamin D3 5000UI tidak didapat Kepala Negara.

Orang nomor satu di Indonesia itupun langsung menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Percakapan yang dipublikasikan di YouTube Setpres, Jumat (23/7) itu tersirat jawaban Menkes Budi yang justru berusaha berkelit dengan mengatakan bahwa obat yang tidak ada di apotek itu bisa diperoleh secara online.

Maka dari itu, Jay Octa meminta para menteri dapat menerjemahkan keinginan presiden. "Presiden berpihak kepada rakyat kecil, menterinya pun harus berpihak kepada rakyat," tuturnya.

Jay Octa juga berharap Menkes Budi Gunadi Sadikin bisa menggerakan jajarannya dalam satu ritme suara, sehingga langkah yang dijalankan kementeriannya dapat selaras dan harmoni. Hal ini ia tekankan karena ada kesan jajaran Kemenkes terkesan berbeda suara dengan pernyataan yang disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Ia mencontoh, pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono yang lebih responsif. Dante, dalam pernyataannya berharap rencana penurunan tarif tes PCR ini nantinya mampu menarik minat masyarakat untuk melakukan tes Covid-19 dengan menggunakan metode PCR.

Selain itu, pemeriksaan melalui tes PCR juga dianggap penting untuk mengantisipasi potensi ancaman gelombang ketiga Covid-19 di Tanah Air. Selain itu juga tepat untuk mencegah terjadinya gelombang-gelombang berikutnya adalah melakukan testing yang tepat. Dan testing ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas apabila harganya terjangkau.

"Dan apa yang disampaikan oleh bapak Presiden kami tindak lanjuti secara teknis," kata Dante.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya