Berita

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin/Net

Politik

Menkes Diminta Tak Ragu Jalankan Perintah Presiden

KAMIS, 28 OKTOBER 2021 | 18:26 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga tes Polymerase Chain Reaction atau tes PCR dari Rp 499 ribu menjadi Rp 300 ribu disambut baik semua pihak.

Sayangnya, perintah Presiden yang disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan itu disikapi ragu-ragu oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, yang tidak menyatakan secara tegas mendukung dan siap melaksanakan perintah Presiden tersebut.

Alih-alih, Menkes Budi justru membuat pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, dengan menyebut bahwa perintah Presiden tersebut merupakan harga PCR paling murah di dunia, dan memastikan tidak akan ada subsidi untuk harga PCR.


"Kami meminta menteri untuk tunduk atas perintah presiden. Jangan membuat pernyataan yang berpotensi membuat gaduh," ucap mantan Kepala Sekretariat Direktorat Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma’ruf Amin, Jay Octa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (28/10).

Dalam keputusan Dirjen Yanke Kemenkes, Abdul Kadir, tarif tes PCR diturunkan menjadi Rp 275 ribu untuk wilayah luar Pualua Jawa-Bali. Menurut Jay Octa, batas tarif tertinggi tersebut mengindikasikan bahwa perintah Presiden Jokowi sudah dipertimbangkan secara matang.

"Jadi tak perlu lagi diragukan," tegasnya.

Oleh karena itu, Jay Octa mempertanyakan pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang tidak secara tegas mendukung perintah Presiden Jokowi terkait harga tes PCR itu.

"Seharusnya sebagai pembantu presiden, seorang menteri bisa lebih tanggap menindaklanjuti perintah Presiden. Perintah tersebut harus dijawab dengan dukungan penuh dan kesiapan yang memang dituntut seorang menteri,” katanya.

Bercermin dari inspeksi mendadak (sidak) Presiden Jokowi ke salah satu apotek di Kota Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (23/7), Jay Octa menilai insiden itu menjadi bukti ketidakmampuan Menkes Budi menerjemahkan keinginan Jokowi.

Jokowi yang mengecek persediaan obat Covid-19 di pasaran mulai Oseltamivir, Favipiravir, obat antibiotik Acetromicin dan vitamin D3 5000UI tidak didapat Kepala Negara.

Orang nomor satu di Indonesia itupun langsung menelepon Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Percakapan yang dipublikasikan di YouTube Setpres, Jumat (23/7) itu tersirat jawaban Menkes Budi yang justru berusaha berkelit dengan mengatakan bahwa obat yang tidak ada di apotek itu bisa diperoleh secara online.

Maka dari itu, Jay Octa meminta para menteri dapat menerjemahkan keinginan presiden. "Presiden berpihak kepada rakyat kecil, menterinya pun harus berpihak kepada rakyat," tuturnya.

Jay Octa juga berharap Menkes Budi Gunadi Sadikin bisa menggerakan jajarannya dalam satu ritme suara, sehingga langkah yang dijalankan kementeriannya dapat selaras dan harmoni. Hal ini ia tekankan karena ada kesan jajaran Kemenkes terkesan berbeda suara dengan pernyataan yang disampaikan Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Ia mencontoh, pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Harbuwono yang lebih responsif. Dante, dalam pernyataannya berharap rencana penurunan tarif tes PCR ini nantinya mampu menarik minat masyarakat untuk melakukan tes Covid-19 dengan menggunakan metode PCR.

Selain itu, pemeriksaan melalui tes PCR juga dianggap penting untuk mengantisipasi potensi ancaman gelombang ketiga Covid-19 di Tanah Air. Selain itu juga tepat untuk mencegah terjadinya gelombang-gelombang berikutnya adalah melakukan testing yang tepat. Dan testing ini dapat dilakukan oleh masyarakat secara luas apabila harganya terjangkau.

"Dan apa yang disampaikan oleh bapak Presiden kami tindak lanjuti secara teknis," kata Dante.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya