Berita

Menlu Retno LP Marsudi dan Presiden Joko Widodo di sela-sela KTT ASEAN-Korsel, Selasa (26/10)./Repro

Dunia

Menlu Retno: KTT ASEAN-Korsel Hasilkan Lima Dokumen Penting

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 17:32 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Sebanyak lima dokumen penting dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-22 ASEAN-Korea Selatan yang digelar hari Selasa kemarin (26/10).

Dalam jumpa pers beberapa saat lalu, Rabu (27/10), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, dokumen-dokumen penting tersebut antara lain mengenai Progress Report on the Implementation of the ASEAN-Republic of Korea Plan of Action to Implement the Joint Vision Statement for Peace, Prosperity and Partnership (2021-2025), dan dokumen Progress Report on the Implementation of the ASEAN-Korea FTA (AKFTA), serta dokumen Progress Report on ASEAN-Korea Economic Cooperation Projects.

Menlu Retno menambahkan kemitraan ASEAN dan Republik Korea atau Korea Selatan dimulai pada bulan November 1989, dan sejak 2010 kemitraan tersebut telah naik kepada tingkat strategic partnership.


Pertemuan yang diselenggarakan secara virtual ini dihadiri pemimpin sembilan negara ASEAN dan Presiden Moon Jae-in dari Korea Selatan.

Pesan utama yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan ini adalah pentingnya bagi kerja sama ASEAN-Korea Selatan untuk fokus pada ekonomi berkelanjutan (ekonomi hijau) dan ekonomi digital.

Sedangkan Korsel menyampaikan tiga isu penting, pertama mengenai kesehatan yang berkaitan dengan inisiatif ASEAN-ROK for Public Health and Vaccines, kedua mengenai ekonomi yang berkaitan dengan travel bubble dan saling pengakuan terhadap sertifikat vaksin.

Serta isu ketiga adalah isu pertahanan dan keamanan yang berkaitan dengan kerja sama mengatasi ancaman non tradisional seperti kejahatan lintas batas, ancaman siber bencana alam dan perubahan iklim.

Selain itu, Korsel juga mengajak ASEAN bekerja sama mempersiapkan Revolusi Industri 4.0.

Korsel pun memberikan dukungan kepada upaya ASEAN mengembalikan stabilitas dan demokrasi di Myanmar dan penyelesaian isu di LCS secara damai berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya