Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani/Net

Politik

Hasto Kalau Mau Jadi Jubir Presiden Tak Apa, Cuman Kenapa Harus Bawa-bawa SBY?

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 19:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kesan menyindir dari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, direspon santai oleh Partai Demokrat.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan, pihaknya berbaik sangka bahwa statement Hasto itu adalah insinuasi terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab menurutnya, tidak pas dan tidak relevan jika pernyataan anak buah Megawati Soekarnoputri itu ditujukan untuk SBY


"Kekosongan posisi Jubir Presiden, ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Kami akan menghargai dan menghormati keputusan Presiden Jokowi siapapun nantinya yang akan dipilih dan ditugaskan, termasuk jika Hasto yang mendapatkan penugasan tersebut," kata Kamhar dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu petang (27/10).

Kamhar menegaskan, adalah benar bahwa SBY memiliki karya tulis berupa buku dan karya seni, tidak hanya lagu, saat ini juga SBY kerap berkarya menghasilkan lukisan yang indah dan estetis.

"Ini bakat luar biasa sekaligus tanda keseimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang optimal dari Pak SBY. Menjadi tak relevan sindiran Hasto jika dikaitkan dengan keberadaan Jubir kepresidenan," tegasnya.

Terlebih, sambungnya, walaupun bukan SBY yang pertama menggunakan Jubir Kepresidenan, namun, di era SBY-lah peran Jubir Kepresidenan menjadi sangat populer kala itu. Ada Andi Mallaranggeng, Dino Pati Jalal di periode pertama SBY. Lalu, ada Julian Aldrian Pasha diperiode kedua.

"Mereka adalah intelektual-intelektual terkemuka dengan reputasi dan capaian yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional," katanya.

Maka dari itu, Kamhar menyatakan bahwa PArtai Demokrat berbaik sangka merespon pernyataan Hasto tersebut, karena jika dialamatkan ke SBY pun itu hanya semakin menegaskan bahwa Hasto insecure dan gagal move on.

Kamhar menegaskan pihaknya berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kata Kamhar penguasa yang sedang berkuasa sejatinya tidak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya.

Termasuk, sebagaimana dulu ditunjukkan di masa Pemerintahan SBY yang tak pernah menghakimi apalagi menjelek-jelekkan pemerintahan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen bangsa bersinergi dan berkolaborasi mengatasi persoalan yang ada, bukan malah sebaliknya," tuturnya.

"Semoga Hasto terbuka hati dan pikirannya untuk mewujudkan suasana yang lebih teduh dan kondusif," demikian Kamhar.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya