Berita

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani/Net

Politik

Hasto Kalau Mau Jadi Jubir Presiden Tak Apa, Cuman Kenapa Harus Bawa-bawa SBY?

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 19:56 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kesan menyindir dari pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyebut komunikasi politik Presiden tidak bisa dilakukan dengan mengarang lagu atau menulis buku tebal, direspon santai oleh Partai Demokrat.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan, pihaknya berbaik sangka bahwa statement Hasto itu adalah insinuasi terhadap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab menurutnya, tidak pas dan tidak relevan jika pernyataan anak buah Megawati Soekarnoputri itu ditujukan untuk SBY


"Kekosongan posisi Jubir Presiden, ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Kami akan menghargai dan menghormati keputusan Presiden Jokowi siapapun nantinya yang akan dipilih dan ditugaskan, termasuk jika Hasto yang mendapatkan penugasan tersebut," kata Kamhar dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu petang (27/10).

Kamhar menegaskan, adalah benar bahwa SBY memiliki karya tulis berupa buku dan karya seni, tidak hanya lagu, saat ini juga SBY kerap berkarya menghasilkan lukisan yang indah dan estetis.

"Ini bakat luar biasa sekaligus tanda keseimbangan fungsi otak kiri dan otak kanan yang optimal dari Pak SBY. Menjadi tak relevan sindiran Hasto jika dikaitkan dengan keberadaan Jubir kepresidenan," tegasnya.

Terlebih, sambungnya, walaupun bukan SBY yang pertama menggunakan Jubir Kepresidenan, namun, di era SBY-lah peran Jubir Kepresidenan menjadi sangat populer kala itu. Ada Andi Mallaranggeng, Dino Pati Jalal di periode pertama SBY. Lalu, ada Julian Aldrian Pasha diperiode kedua.

"Mereka adalah intelektual-intelektual terkemuka dengan reputasi dan capaian yang mendapatkan pengakuan nasional dan internasional," katanya.

Maka dari itu, Kamhar menyatakan bahwa PArtai Demokrat berbaik sangka merespon pernyataan Hasto tersebut, karena jika dialamatkan ke SBY pun itu hanya semakin menegaskan bahwa Hasto insecure dan gagal move on.

Kamhar menegaskan pihaknya berpegang pada fatsun etika politik berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kata Kamhar penguasa yang sedang berkuasa sejatinya tidak patut dan tak pantas untuk menjelek-jelekkan penguasa pendahulunya.

Termasuk, sebagaimana dulu ditunjukkan di masa Pemerintahan SBY yang tak pernah menghakimi apalagi menjelek-jelekkan pemerintahan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

"Negara dan rakyat kita sedang diterpa berbagai persoalan akibat pandemi Covid-19, semestinya semua elemen bangsa bersinergi dan berkolaborasi mengatasi persoalan yang ada, bukan malah sebaliknya," tuturnya.

"Semoga Hasto terbuka hati dan pikirannya untuk mewujudkan suasana yang lebih teduh dan kondusif," demikian Kamhar.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya