Berita

Logo Partai Golkar/RMOLNetwork

Politik

Bisa Kalahkan PDIP jika Partai Pecahan Golkar Menyatu di 2024

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 13:47 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Partai Golkar bisa berpeluang menang dalam Pemilu 2024 yang akan datang jika mampu melakukan penyatuan terhadap partai politik pecahan Golkar yakni Nasdem, Hanura, Gerindra, Berkarya dan Perindo.

Demikian antara lain pandangan komunikolog politik Tamil Selvan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/10).

Menurut Tamil, hal tersebut adalah langkah politik antisipasi jika di Pemilu 2024 Golkar harus berseberangan dengan PDIP.
Penyatuan partai pecahan Golkar, kata pria yang akrab disapa Kang Tamil ini bisa menegaskan posisi partai belambang beringin itu sebagai jangkar, seperti PDIP saat ini dalam koalisi partai pendukung rezim Jokowi.

Penyatuan partai pecahan Golkar, kata pria yang akrab disapa Kang Tamil ini bisa menegaskan posisi partai belambang beringin itu sebagai jangkar, seperti PDIP saat ini dalam koalisi partai pendukung rezim Jokowi.

“Sebagai partai besar Golkar tentu harus mengambil langkah antisipatif jika 2024 berseberangan dengan PDIP, karena sudah tidak ada figur kepemimpinan Jokowi disana," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini.

Disisi lain Kang Tamil juga mengatakan bahwa ini adalah langkah alternatif yang disiapkan Golkar, jika di 2024 PDIP tidak mengakomodasi calon yang dipilih oleh Jokowi.

"Di 2024 figur Jokowi sebagai king maker sangat kuat, sementara kita tahu bahwa PDIP sampai saat ini kukuh menginginkan Puan sebagai capresnya. Maka langkah Golkar ini tepat untuk membuat poros politik yang tanguh sebagai kendaraan kepentingan Jokowi jika berseberangan dengan PDIP," jelasnya

Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan perlu pendalaman kesamaan politik untuk merajut partai pecahan golkar tersebut, dan menurutnya hal tersebut sangat mungkin dilakukan.

"Koalisi diantara partai-partai eks golkar tersebut sering terjadi, baik di pilpres maupun di pilkada, jadi itu bukan hal mustahil. Tinggal menyamakan persepsi dan mengakomodir kepentingan politik masing-masing partai, termasuk perlu arahan Jokowi untuk menentukan siapa capres dan cawapres mereka," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya