Berita

Perdana Menteri Abdalla Hamdok /Net

Dunia

Jubir Kremlin: Rusia Memiliki Perhatian Lebih terhadap Sudan, Ikut Prihatin atas Situasi Kudeta

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 11:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Rusia menyuarakan keprihatinannya tentang situasi di Sudan setelah kudeta yang terjadi dan meminta pihak terkait negara itu untuk menahan diri.

Keprihatinan tersebut disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan di Moskow.

“Kami ingin melihat situasi di negara itu kembali ke tatanan konstitusional sesegera mungkin. Tentu saja, kami meminta semua pihak untuk menahan diri,” kata Peskov, seperti dikutip dari The Moscow Times, Rabu (27/10).


Orang-orang Sudan harus memutuskan masa depannya sendiri, dan penyelesaian konflik harus segera dilakukan sesegera mungkin untuk tanpa harus mengorbankan nyawa lebih banyak.

Peskov mengatakan bahwa Rusia memiliki perhatian lebih terhadap Sudan dan terus memantau perkembangan di sana termasuk kudeta memperihatinkan.

Kepala dewan militer yang berkuasa di Sudan, Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan, pada Senin mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah.

Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah pasukan militernya menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menteri-menteri dalam pemerintahan sipil.

Al-Burhan juga mengumumkan penangguhan beberapa ketentuan dokumen konstitusi yang menguraikan transisi politik di Sudan.

Menurut Kementerian Informasi Sudan, militer menahan Hamdok Senin pagi setelah dia menolak untuk mendukung apa yang digambarkan sebagai "kudeta".

Setelah kudeta militer yang gagal bulan lalu, ketegangan yang mendalam antara militer dan pemerintah sipil meletus di Sudan di tengah protes saingan baru-baru ini di Khartoum.

Sudan dikelola oleh Dewan Berdaulat otoritas militer dan sipil, yang mengawasi periode transisi hingga pemilihan yang dijadwalkan pada 2023, sebagai bagian dari pakta pembagian kekuasaan yang genting antara militer dan koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya