Perdana Menteri Abdalla Hamdok /Net
Pemerintah Rusia menyuarakan keprihatinannya tentang situasi di Sudan setelah kudeta yang terjadi dan meminta pihak terkait negara itu untuk menahan diri.
Keprihatinan tersebut disampaikan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan di Moskow.
“Kami ingin melihat situasi di negara itu kembali ke tatanan konstitusional sesegera mungkin. Tentu saja, kami meminta semua pihak untuk menahan diri,†kata Peskov, seperti dikutip dari The Moscow Times, Rabu (27/10).
Orang-orang Sudan harus memutuskan masa depannya sendiri, dan penyelesaian konflik harus segera dilakukan sesegera mungkin untuk tanpa harus mengorbankan nyawa lebih banyak.
Peskov mengatakan bahwa Rusia memiliki perhatian lebih terhadap Sudan dan terus memantau perkembangan di sana termasuk kudeta memperihatinkan.
Kepala dewan militer yang berkuasa di Sudan, Jenderal Abdel-Fattah al-Burhan, pada Senin mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan dewan kedaulatan transisi dan pemerintah.
Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah pasukan militernya menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menteri-menteri dalam pemerintahan sipil.
Al-Burhan juga mengumumkan penangguhan beberapa ketentuan dokumen konstitusi yang menguraikan transisi politik di Sudan.
Menurut Kementerian Informasi Sudan, militer menahan Hamdok Senin pagi setelah dia menolak untuk mendukung apa yang digambarkan sebagai "kudeta".
Setelah kudeta militer yang gagal bulan lalu, ketegangan yang mendalam antara militer dan pemerintah sipil meletus di Sudan di tengah protes saingan baru-baru ini di Khartoum.
Sudan dikelola oleh Dewan Berdaulat otoritas militer dan sipil, yang mengawasi periode transisi hingga pemilihan yang dijadwalkan pada 2023, sebagai bagian dari pakta pembagian kekuasaan yang genting antara militer dan koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan.
