Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Kritik PKS, Tes PCR Mahal karena Pemerintah Utamakan Kepentingan Bisnis

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 08:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tingginya harga tes PCR di Indonesia dinilai masih sarat dengan kepentingan bisnis dibandingkan dengan kepentingan kesehatan. Sebab bila mengutamakan kesehatan, harga tes yang kini diwajibkan bagi penumpang pesawat terbang bisa lebih murah.

"Harga Rp 300 ribu itu masih tinggi dan memberatkan. Jika tidak ada kepentingan bisnis, harusnya bisa lebih murah lagi. India mematok harga di bawah Rp 100 ribu, kenapa kita tidak bisa?” kata anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/10).

Netty menyayangkan kewajiban tes RT PCR tidak dibarengi dengan usaha pemerintah untuk tidak memberatkan masyarakat. Baginya, harga tes PCR Rp 300 ribu sebagaimana titah Presiden Joko Widodo masih terlalu tinggi.


Apalagi, tes PCR juga direncanakan akan diwajibkan bagi moda transportasi darat dan lainnya.

"Artinya semua penumpang transportasi nonudara yang notabenenya dari kalangan menengah ke bawah wajib menggunakan PCR. Ini namanya membebani rakyat,” katanya.

Politisi PKS ini juga menyoroti soal mekanisme pelaksanaan PCR sebagai screening method yang mengharuskan seseorang melakukan karantina sambil menunggu tes PCR keluar.

"PCR adalah metode screening. Seharusnya dalam masa menunggu hasil tes PCR keluar, seorang harus karantina. Banyak kasus justru orang bebas berkeliaran dalam masa tunggu tersebut,” ketusnya.

Dalam kondisi itu, kata Netty, ada peluang yang bersangkutan terpapar virus. "Jadi saat tes keluar dengan hasil negatif, padahal dia telah terinfeksi atau positif Covid-19,” demikian Netty.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya