Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

Politik

Ketum Haris Tepis Isu "Pengunduran diri Berjamaah" DPP KNPI: Hanya Segelintir Orang

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 20:41 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama meluruskan isu "mundur berjamaah" pengurus DPP KNPI. Haris menegaskan, bahwa DPP KNPI hingga saat ini masih solid.

"Justru DPP semakin solid. Bahwa pergantian pengurus dalam Rapat Pleno merupakan hal wajar, penyegaran pengurus yang sering kita lakukan pada bidang yang tidak bisa bekerja sama dalam tim, atau yang terbukti memecah belah kesolidan organisasi," kata Haris Pertama Selasa, (26/10).

Sebelum rapat Pleno DPP KNPI, lanjut Haris, memang ada beberapa pengurus yang menyatakan mengundurkan diri. Pernyataan pengunduran dirinya tidak disampaikan melalui mekanisme internal DPP melainkan melalui pernyataan publik ke media.


Dijelaskan Haris, pengunduran diri yang bersangkutan membuktikan kuatnya indikasi pelanggaran yang dilakukan terhadap arah kebijakan Ketua Umum. Bukannya menuntaskan tugasnya sebagai Ketua Bidang, justru membuat agenda sendiri yang melawan kebijakan Ketua Umum.

"Sekali lagi, tidak ada pengurus DPP KNPI yang mundur berjamaah. Hanya segelintir orang. Dan mereka diberhentikan dalam forum Pleno," tegas Haris Pertama.

Terkait tudingan bahwa kebijakan dan kepemimpinan KNPI yang egosentris, Haris Pertama menegaskan bahwa KNPI mengedepankan asas kebersamaan, sinergi pemuda.

"Keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Terbukti, pimpinan OKP Nasional sepakat bersatu mengakui hasil Kongres XV pada forum Rapimpurnas 2021 lalu. Tidak mungkin lahir permufakatan penting tersebut jika Ketua Umum DPP KNPI mengedepankan ego,"

Salah satu kebijakan terbaru DPP KNPI di bawah Ketum Haris Pertama yang disambut baik OKP adalah, Rapimpurnas 2021 memberikan kesempatan luas bagi OKP Nasional, terutama yang dianulir hak konstitusionalnya pada Kongres XV, utk melakukan klarifikasi dan pembaruan data untuk memastikan status kepesertaannya dalam Kongres Pemuda ke XVI yang akan datang.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya