Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

Politik

Ketum Haris Tepis Isu "Pengunduran diri Berjamaah" DPP KNPI: Hanya Segelintir Orang

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 20:41 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama meluruskan isu "mundur berjamaah" pengurus DPP KNPI. Haris menegaskan, bahwa DPP KNPI hingga saat ini masih solid.

"Justru DPP semakin solid. Bahwa pergantian pengurus dalam Rapat Pleno merupakan hal wajar, penyegaran pengurus yang sering kita lakukan pada bidang yang tidak bisa bekerja sama dalam tim, atau yang terbukti memecah belah kesolidan organisasi," kata Haris Pertama Selasa, (26/10).

Sebelum rapat Pleno DPP KNPI, lanjut Haris, memang ada beberapa pengurus yang menyatakan mengundurkan diri. Pernyataan pengunduran dirinya tidak disampaikan melalui mekanisme internal DPP melainkan melalui pernyataan publik ke media.


Dijelaskan Haris, pengunduran diri yang bersangkutan membuktikan kuatnya indikasi pelanggaran yang dilakukan terhadap arah kebijakan Ketua Umum. Bukannya menuntaskan tugasnya sebagai Ketua Bidang, justru membuat agenda sendiri yang melawan kebijakan Ketua Umum.

"Sekali lagi, tidak ada pengurus DPP KNPI yang mundur berjamaah. Hanya segelintir orang. Dan mereka diberhentikan dalam forum Pleno," tegas Haris Pertama.

Terkait tudingan bahwa kebijakan dan kepemimpinan KNPI yang egosentris, Haris Pertama menegaskan bahwa KNPI mengedepankan asas kebersamaan, sinergi pemuda.

"Keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Terbukti, pimpinan OKP Nasional sepakat bersatu mengakui hasil Kongres XV pada forum Rapimpurnas 2021 lalu. Tidak mungkin lahir permufakatan penting tersebut jika Ketua Umum DPP KNPI mengedepankan ego,"

Salah satu kebijakan terbaru DPP KNPI di bawah Ketum Haris Pertama yang disambut baik OKP adalah, Rapimpurnas 2021 memberikan kesempatan luas bagi OKP Nasional, terutama yang dianulir hak konstitusionalnya pada Kongres XV, utk melakukan klarifikasi dan pembaruan data untuk memastikan status kepesertaannya dalam Kongres Pemuda ke XVI yang akan datang.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya