Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

Politik

Ketum Haris Tepis Isu "Pengunduran diri Berjamaah" DPP KNPI: Hanya Segelintir Orang

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 20:41 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama meluruskan isu "mundur berjamaah" pengurus DPP KNPI. Haris menegaskan, bahwa DPP KNPI hingga saat ini masih solid.

"Justru DPP semakin solid. Bahwa pergantian pengurus dalam Rapat Pleno merupakan hal wajar, penyegaran pengurus yang sering kita lakukan pada bidang yang tidak bisa bekerja sama dalam tim, atau yang terbukti memecah belah kesolidan organisasi," kata Haris Pertama Selasa, (26/10).

Sebelum rapat Pleno DPP KNPI, lanjut Haris, memang ada beberapa pengurus yang menyatakan mengundurkan diri. Pernyataan pengunduran dirinya tidak disampaikan melalui mekanisme internal DPP melainkan melalui pernyataan publik ke media.


Dijelaskan Haris, pengunduran diri yang bersangkutan membuktikan kuatnya indikasi pelanggaran yang dilakukan terhadap arah kebijakan Ketua Umum. Bukannya menuntaskan tugasnya sebagai Ketua Bidang, justru membuat agenda sendiri yang melawan kebijakan Ketua Umum.

"Sekali lagi, tidak ada pengurus DPP KNPI yang mundur berjamaah. Hanya segelintir orang. Dan mereka diberhentikan dalam forum Pleno," tegas Haris Pertama.

Terkait tudingan bahwa kebijakan dan kepemimpinan KNPI yang egosentris, Haris Pertama menegaskan bahwa KNPI mengedepankan asas kebersamaan, sinergi pemuda.

"Keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Terbukti, pimpinan OKP Nasional sepakat bersatu mengakui hasil Kongres XV pada forum Rapimpurnas 2021 lalu. Tidak mungkin lahir permufakatan penting tersebut jika Ketua Umum DPP KNPI mengedepankan ego,"

Salah satu kebijakan terbaru DPP KNPI di bawah Ketum Haris Pertama yang disambut baik OKP adalah, Rapimpurnas 2021 memberikan kesempatan luas bagi OKP Nasional, terutama yang dianulir hak konstitusionalnya pada Kongres XV, utk melakukan klarifikasi dan pembaruan data untuk memastikan status kepesertaannya dalam Kongres Pemuda ke XVI yang akan datang.


Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya