Berita

Ilustrasi partai Golkar/RMOL

Politik

Catatkan Prestasi, Golkar Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 16:26 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Golkar kembali menorehkan prestasi setelah meraih penghargaan sebagai partai politik dalam kategori keterbukaan informasi publik. Pemberian penghargaan ini digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Selasa (26/10).

Partai Golkar menjadi salah satu dari sejumlah partai politik di Indonesia yang mendapat penghargaan dalam ajang keterbukaan informasi publik ini.

Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Indonesia menunjukkan hasil pada posisi sedang.


Gede Narayana mengatakan IKIP di Indonesia saat ini sebesar 71,37. Pada 2021, ada 337 badan publik yang dimonitor dan dievaluasi terkait keterbukaan informasi publik.

Jumlah ini menurun dibandingkan jumlah badan publik pada 2020 yang mencatat 348 badan publik.

Ditegaskan Gede, penghargaan keterbukaan informasi publik ini bukan sebagai ajang kontestasi antarbadan publik.

“Penghargaan ini bukan sebagai kontestasi antarbadan publik, tetapi harus dimaknai implementasi dari UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” kata Gede.

Sementara, Wakil Presiden Maruf Amin dalam acara ini menyampaikan, penghargaan ini sebagai pendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.

Hasil keterbukaan informasi publik ini bisa dijadikan bahan evaluasi seluruh badan publik.

Maruf Amin menegaskan, negara menjamin keterbukaan informasi publik untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Informasi Pusat, ada kenaikan kelas informatif dari seluruh badan publik yang dimonitor.

Hal ini menunjukkan target RPJM sebanyak 35 badan publik masuk klasifikasi information telah terlampaui.

“Ini menjadi cermin lahirnya UU 14 2008 telah membawa perubahan yang baik bagi pelaksanaan serta keterbukaan informasi publik,” katanya.

Dia juga berpesan kepada seluruh badan publik yang masih dalam klasifikasi cukup informatif hingga kurang informatif untuk berbenah.

"Yakni dengan memperbaiki manajemen yang mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya