Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin

Politik

Legislator PKS Usul Harga PCR Dipatok Rp 75 Ribu

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 12:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku 3x24 jam untuk perjalanan moda transpotasi udara atau pesawat terbang.

Hanya saja, bagi anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, harga yang diminta Presiden Jokowi belum bisa dikatakan murah. Kata dia, harga tes PCR masih bisa ditekan lebih rendah lagi.

Salah satu alasannya, kata Alifudin, penyelenggara tes PCR sudah meraup untung besar sejak awal pandemi, di mana angka tes tersebut masih sangat tinggi.


"Sejak awal sudah untung besar, karena pandemi Covid-19 ini tentang kemanusiaan, baiknya semua yang ingin PCR bisa mendapat harga lebih murah lagi, atau kalau bisa gratis," kata Alifudin kepada wartawan, Selasa (26/10).

Kalaupun pemerintah tidak bisa menggratiskan atau tetap mengenakan tarif tes PCR, legislator PKS ini berpandangan bahwa harga ideal ada di angka Rp 75 ribu.

"Misal menurunkan harga PCR menjadi 75 ribu seperti (harga) antigen," katanya.

Lanjut Alifudin, Komisi IX akan segera memanggil dan meminta komitmen pemerintah dalam mengawasi penyelenggara tes PCR agar tidak ada praktik permainan harga.

"Kami berharap, setelah reses akan meminta pimpinan Komisi IX untuk memanggil pihak terkait bahwa pandemi Covid-19 ini tidak dijadikan ladang bisnis pihak tertentu," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya