Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin

Politik

Legislator PKS Usul Harga PCR Dipatok Rp 75 Ribu

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 12:52 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan agar harga tes polymerase chain reaction (PCR) diturunkan menjadi Rp 300 ribu dan berlaku 3x24 jam untuk perjalanan moda transpotasi udara atau pesawat terbang.

Hanya saja, bagi anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, harga yang diminta Presiden Jokowi belum bisa dikatakan murah. Kata dia, harga tes PCR masih bisa ditekan lebih rendah lagi.

Salah satu alasannya, kata Alifudin, penyelenggara tes PCR sudah meraup untung besar sejak awal pandemi, di mana angka tes tersebut masih sangat tinggi.


"Sejak awal sudah untung besar, karena pandemi Covid-19 ini tentang kemanusiaan, baiknya semua yang ingin PCR bisa mendapat harga lebih murah lagi, atau kalau bisa gratis," kata Alifudin kepada wartawan, Selasa (26/10).

Kalaupun pemerintah tidak bisa menggratiskan atau tetap mengenakan tarif tes PCR, legislator PKS ini berpandangan bahwa harga ideal ada di angka Rp 75 ribu.

"Misal menurunkan harga PCR menjadi 75 ribu seperti (harga) antigen," katanya.

Lanjut Alifudin, Komisi IX akan segera memanggil dan meminta komitmen pemerintah dalam mengawasi penyelenggara tes PCR agar tidak ada praktik permainan harga.

"Kami berharap, setelah reses akan meminta pimpinan Komisi IX untuk memanggil pihak terkait bahwa pandemi Covid-19 ini tidak dijadikan ladang bisnis pihak tertentu," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya