BSSN Diretas, Komisi I: Jangan Berharap Aman kalau Minim Anggaran dan Tak Punya Payung Hukum

Situs resmi Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang diretas pada Rabu (20/10), membuat sejumlah pihak mengernyitkan dahi.

Apalagi, hingga Senin (25/10), situs https://pusmanas.bssn.go.id/ belum bisa diakses.

Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi meminta BSSN segera mengevaluasi dan melakukan pemulihan deface website Pusmanas BSSN. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik.

"Agar publik yakin atas kemampuan lembaga yang seharusnya menjaga keamanan siber lembaga-negara ini," ujar Bobby Rizaldi kepada wartawan, Selasa (26/10).

Selain pemulihan akibat peretasan dengan mengubah tampilan laman, kata Bobby, BSSN juga perlu melakukan audit forensik dan identifikasi masalah.

Legislator Partai Golkar ini menengarai, adanya peretasan tidak lepas dari anggaran BSSN yang terlalu kecil. Bahkan, secara fungsi organisasi lebih rendah dibanding sebelum Lemsaneg dilebur menjadi BSSN dan ditambahkan fungsi keamanan siber selain enkriptik.

"Anggaran ini penting, bukan hanya efisien bila menyangkut keamanan siber, tapi efektivitasnya," katanya.

Masih kata Bobby, masalah lainnya yang dihadapi BSSN adalah belum adanya payung hukum yang memadai dalam mengakomodir kerja BSSN.

"Ini masalah kedua selain payung hukum peran BSSN sebagai koordinator keamanan siber yang belum ada. Jadi selama payung hukum setingkat UU belum ada dan anggaran BSSN minim, jangan harap keamanan siber efektif," pungkasnya.