Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Jokowi Harus Turun Langsung Klarifikasi Pernyataan Menag Yaqut

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 09:22 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Klarifikasi atas pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kemenag hadiah Nahdlatul Ulama (NU), harus dilakukan Presiden Joko Widodo.

Tidak cukup sampai di situ. Jokowi juga perlu untuk segera mencopot Menag Yaqut.

Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto menilai pernyataan Menag Yaqut yang diklaim hanya untuk internal, justru mengindikasi bahwa kapasitas Yaqut tidak cukup sebagai seorang pejabat tinggi negara.


Sebab, seorang menteri yang mestinya menangani urusan umat seluruh agama yang ada di Indonesia.

"Pernyataannya menandakan sempitnya pemahaman pengelolaan urusan spiritual bagi bangsa Indonesia dan sangat provokatif dan penuh tendensi," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/10).

Kemenag, kata Satyo, harusnya menjadi leading sektor dalam menjaga kerukunan dan toleransi. Akan tetapi, pernyataan Menag Yaqut justru berpotensi merusak kerukunan dan tatanan harmonisasi bahkan dikalangan umat Islam sendiri.

"Guna meredam polemik yang dipicu oleh Menag ini Presiden mesti mengambil langkah cepat dan tegas 'mengrounded' saudara Yaqut dari posisinya sebagai komandan Kementerian Agama,” ujarnya.

“Presiden pula harus mengambil inisiatif untuk melakukan klarifikasi terhadap pernyataan saudara Yaqut yang bertendensi provokatif tersebut," pungkas Satyo.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya