Berita

Jumpa pers Partai Kedaulatan Rakyat yang akan segera dideklarasikan di Solo/RMOLJateng

Politik

Manfaatkan Momentum Sumpah Pemuda, Tikus Pithi Bakal Deklarasikan Partai Kedaulatan Rakyat

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 02:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kota Solo bakal menjadi saksi momen bersejarah bagi Partai Kedaulatan Rakyat (PKR). Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober, Partai Kedaulatan Rakyat akan dideklarasikan.

Partai besutan Ketua organisasi kemasyarakatan Panji-Panji Hati atau dikenal dengan Tikus Pithi Hanata Baris, Tuntas Subagyo, siap berkontestasi dalam Pemilu 2024.

Tikus Pithi Hanata Baris sendiri secara mengejutkan saat Pilkada Solo lalu berhasil mengusung calon dari jalur independen, yakni pasangan Bagyo Wahyono-FX Suparjo (Bajo) melawan pasangan Gibran-Teguh.


Dijelaskan Tuntas, PKR didirikan dari kekuatan arus bawah atau akar rumput. Sambil menunggu perizinan dari Kemenkumham, PKR terus menyiapkan kepengurusan di tingkat provinsi.

"Kami sudah mendaftarkan PKR ke Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sambil melengkapi semua persyaratan hingga Desember 2021. Diharap Januari selesai semua," jelas Tuntas saat jumpa pers, Senin (25/10), dikutip Kantor Berita RMOLJateng.

Dirinya mengklaim saat ini PKR sudah membentuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di 310 kabupaten/kota dan 19 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) atau tingkat provinsi.

Di antaranya Riau, Jambi, Jateng, Jatim, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Aceh, DKI, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Lampung, Papua, dan wilayah lainnya.

"Harapannya bisa memenuhi semua syarat dan ikut meramaikan pesta demokrasi lima tahunan pada 2024 mendatang," imbuhnya

Tuntas menambahkan, PKR tidak memiliki figur (tokoh) nasional. Semua adalah masyarakat biasa, yang ingin berjuang untuk masyarakat kecil.  

"Tidak ada tokoh nasional, PKR partai wong cilik, kami ingin wujudkan PKR milik seluruh masyarakat," pungkasnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Waspada Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Secara Massal!

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:48

Pertemuan Eggi-Damai Lubis dengan Jokowi Disebut Diplomasi Tingkat Tinggi

Rabu, 21 Januari 2026 | 07:23

Sudewo Juga Tersangka Suap Jalur Kereta Api, Kasus Pemerasan Jadi Pintu Masuk

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Damai Lubis Merasa Serba Salah Usai Bertemu Jokowi dan Terima SP3

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:52

Putusan MK 234 Koreksi Sikap Polri dan Pemerintah soal Polisi Isi Jabatan Sipil

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:48

Khofifah: Jawa Timur Siap jadi Lumbung Talenta Digital Nasional

Rabu, 21 Januari 2026 | 06:25

The Game Changer Kedua

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:59

Persiden Cabut Izin 28 Perusahaan, Kinerja Kemenhut Harus Tetap Dievaluasi

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:45

Evakuasi Korban Pesawat Jatuh

Rabu, 21 Januari 2026 | 05:20

Pemerintah Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Akses Vital Logistik

Rabu, 21 Januari 2026 | 04:59

Selengkapnya