Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Ratna Juwita Sari saat mengunjungi Kabupaten Tuban/RMOLJatim

Politik

Minta Mendagri Hapus Aturan PCR bagi Penumpang Pesawat, Legislator PKB: Rakyat Sudah Susah, Jangan Dibuat Susah Lagi

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 02:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, diminta untuk segera menghapus aturan penggunaan tes PCR untuk penumpang pesawat. Sebab, aturan itu tidak berpihak kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Ratna Juwita Sari, saat mengunjungi Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam rangka sosialisasi produk Informasi Geospasial Peta NKRI, Senin (25/10).

"Terlalu Jakarta Centris," katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.


Menurutnya, kebijakan yang mengharuskan masyarakat melakukan tes PCR juga sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang tengah menggencarkan program vaksinasi. Kalau aturan ini terus dibuat maka vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat itu tidak ada gunanya.

"Masyarakat kita ini sudah susah, jangan dibikin susah lagi. Biaya tes PCR itu lebih mahal dari pada harga tiketnya, jadi kita minta ini dihapus," tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menambahkan, aturan penggunaan tes PCR bagi para penumpang pesawat hanya berlaku di Indonesia saja.

"Di dunia internasional para penumpang pesawat cukup menunjukkan bukti rapid antigen saja sudah bisa," ungkapnya.

Terkait aturan tes PCR tersebut, Komisi VII DPR RI melalui wakilnya juga sudah menyampaikan usulan agar aturan tersebut direvisi oleh Kemendagri dan Kemenkes.

"Di dunia internasional saja mereka sudah bisa menerima tes antigen, tapi kenapa di Indonesia harus wajib pakai tes PCR?" pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya