Berita

Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua/Net

Politik

Pakar: Zaman SBY Ada UKP4 Evaluasi Menteri untuk Reshuffle, Era Jokowi Seskab Kerja Apa?

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 22:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

. Evaluasi menteri menjadi salah satu hal penting yang menjadi satu langkah awal bagi presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.

Hanya saja, Pakar Kebijakan Pulik, Trubus Rahardiansyah melihat fungsi evaluasi tak dijalankan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Trubus membandingkan kinerja Kementerian Sekretaris Kabinet pemerintahan Jokowi dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki peran evaluasi terhadap menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu.


"Dulu zaman Pak SBY ada UKP4 di bawah kepemimpinan Pak Kuntoro Mangkusubroto, mengevaluasi menteri-menteri. Itu bagus, dalam rangka mengevaluasi mana menteri yang merah kinerjanya, mana yang kerja optimal," kata Trubus saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin petang (25/10).

"Kalau yang sekarang enggak ada sama sekali. Harusnya yang kerja itu Seskab (Sekretaris Kabinet Pramono Anung), fungsi ini seharusnya diambil sekretaris kabinet," sambungnya.

Namun selama pandemi Covid-19 berlangsung hampir dua tahun, Trubus tak melihat kinerja nyata Seskab dalam fungsi menjalankan peranan seperti UKP4.

"Seskab ini tak pernah bunyi apapun, paling nyaman betul. Karena dia orang PDIP kan, jadi sangat anyaman sekali," tuturnya.

Seyogianya, menurut Trubus, jika publik menginginkan Presiden mereshuffle sejumlah menteri yang dianggap minus dalam kinerjanya, maka fungsi monitoring dan eveluasi yang menjadi tugas Seskab seharusnya berjalan.

"Jadi kementerian dan lembaga yang tidak jalan harusnya seskab yang mengevaluasi. Kalau publik kan mengharapkan ketika dievaluasi ya diganti. Publik maunya seperti itu," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya