Berita

Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode kedua/Net

Politik

Pakar: Zaman SBY Ada UKP4 Evaluasi Menteri untuk Reshuffle, Era Jokowi Seskab Kerja Apa?

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 22:54 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

. Evaluasi menteri menjadi salah satu hal penting yang menjadi satu langkah awal bagi presiden untuk melakukan reshuffle kabinet.

Hanya saja, Pakar Kebijakan Pulik, Trubus Rahardiansyah melihat fungsi evaluasi tak dijalankan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Trubus membandingkan kinerja Kementerian Sekretaris Kabinet pemerintahan Jokowi dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) era Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki peran evaluasi terhadap menteri-menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu.


"Dulu zaman Pak SBY ada UKP4 di bawah kepemimpinan Pak Kuntoro Mangkusubroto, mengevaluasi menteri-menteri. Itu bagus, dalam rangka mengevaluasi mana menteri yang merah kinerjanya, mana yang kerja optimal," kata Trubus saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin petang (25/10).

"Kalau yang sekarang enggak ada sama sekali. Harusnya yang kerja itu Seskab (Sekretaris Kabinet Pramono Anung), fungsi ini seharusnya diambil sekretaris kabinet," sambungnya.

Namun selama pandemi Covid-19 berlangsung hampir dua tahun, Trubus tak melihat kinerja nyata Seskab dalam fungsi menjalankan peranan seperti UKP4.

"Seskab ini tak pernah bunyi apapun, paling nyaman betul. Karena dia orang PDIP kan, jadi sangat anyaman sekali," tuturnya.

Seyogianya, menurut Trubus, jika publik menginginkan Presiden mereshuffle sejumlah menteri yang dianggap minus dalam kinerjanya, maka fungsi monitoring dan eveluasi yang menjadi tugas Seskab seharusnya berjalan.

"Jadi kementerian dan lembaga yang tidak jalan harusnya seskab yang mengevaluasi. Kalau publik kan mengharapkan ketika dievaluasi ya diganti. Publik maunya seperti itu," tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya