Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah/Net
Desakan mayoritas masyarakat kepada Presiden Joko Widodo agar melakukan pergantian atau reshuffle menteri di Kabinet Indonesia Maju didukung Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah.
Trubus menilai, hasil survei Poltracking Indonesia yang menyebut 59,3 persen publik menginginkan Jokowi me-reshuffle kabinetnya merupakan hal yang wajar.
Pasalnya, dirinya juga melihat Jokowi selama dua tahun ini selalu dihadapkan dengan kinerja sejumlah menteri yang tidak optimal.
"Selama dua tahun ini memang Pak Jokowi dihadapkan kinerja rendah dari para menteri-menterinya itu, dalam hal pelayanan publik karena terdampak Covid," ujar Trubus saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/10).
Trubus menyebutkan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dia nilai tidak optimal melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya dalam lingkup
non-departement, seperti kinerja Kementerian Sekretariat Kabinet, KSP, dan Kemensetneg tidak terlalu menonjol.
"Seperti Pak Moeldoko, KSP, meskipun sorotan publik ke dia tajam tetap saja bertahan," ujar Trubus saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL Senin petang (25/10).
Sementara untuk kementerian dalam lingkup
departement yang tidak optimal, disebutkan Trubus seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), yang tidak cukup optimal peranannya mengatasi dampak yang dirasakan masyarakat terhadap Covid-19.
"Ada juga Kementerian Pertanian yang belum optimal, juga KLHK, Kominfo, itu apa kerjanya," imbuhnya.
Akan tetapi yang membuat Trubus heran, kinerja menteri-menteri yang tidak optimal tersebut tak pernah dievaluasi oleh Presiden Jokowi, dan kemudian disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
Sehingga, wajar kiranya jika publik mendesak presiden untuk segera melakukan
reshuffle sejumlah jajaran menterinya di kabinet.
"Ini yang menjadi catatan.
Wong Bapak Presiden tidak pernah mengevaluasi, menegur juga enggak," kata Trubus.
"Apalagi kebanyakan menteri-menteri dari partai, menteri-menteri titipan partai, itu enggak ada evaluasi," tandasnya.
