Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani/Net

Politik

Kritik Inmendagri 53/2021, PKS: Kenapa Tes PCR Hanya Wajib bagi Penumpang Pesawat?

SENIN, 25 OKTOBER 2021 | 17:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum eberangkatan adalah aturan baru yang membingungkan.

Begitu dikatakan Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani dalam webinar bertema "Malpraktek Penanganan Wabah dan Motif Permainan Tarif PCR: Kok Bisa?", Senin (25/10).

"Saya harus katakan memang kebijakan tes PCR untuk naik pesawat ini menjadi kebijakan yang membingungkan," ujar Netty Prasetiyani.

Netty mengatakan, kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan saat kasus Covid-19 di Indonesia tengah melonjak tajam.

Ketika itu, kata anggota Komisi IX DPR RI ini, pemerintah justru hanya meberlakukan wajib swab antigen kepada masyarakat yang akan bepergian dan menggunakan moda transportasi publik.

"Tapi anehnya ketika kasus positif sudah melandai, kemudian juga program vaksinasi digenjot dengan melibatkan banyak pihak termasuk TNI, Polri, BIN dan organisasi kemasyarakatan, kenapa kemudian ada pemberlakuan tes PCR khusus calon penumpang moda transportasi udara alias pesawat terbang," herannya.

Netty pun tidak yakin dengan alasan pemerintah bahwa tes PCR perlu dilakukan untuk kehati-hatian pada potensi penyebaran Covid-19. Pasalnya, hanya diberlakukan hanya untuk moda transportasi udara.

"Kalau kemudian alasannya adalah kehati-hatian agar calon penumpang terbebas dari paparan Covid-19, mengapa hanya untuk moda transportasi udara?" pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya