Hindari Campur Tangan Asing, Parlemen Kamboja Mengesahkan UU yang Larang Pemegang Jabatan Punya Dua Kewarganegaraan

Parlemen Kamboja akhirnya meloloskan amandemen konstitusi yang isinya melarang pemegang jabatan tertinggi negara itu, termasuk perdana menteri, memiliki dua kewarganegaraan, pada Senin (25/10) waktu setempat.

Keputusan tersebut mengikuti keputusan Perdana Menteri Hun Sen pada 6 Oktober lalu yang memerintahkan kementerian kehakiman untuk membuat perubahan, yang juga memungkinkan majelis tinggi dan rendah, serta kepala dewan konstitusi, untuk hanya memegang kewarganegaraan Kamboja.

“Ini adalah untuk menunjukkan kesetiaan kepada bangsa dan menghindari campur tangan asing,” katanya, seperti dikutip dari Bangkok Post.

Sementara Heng Samrin, presiden Majelis Nasional Kamboja, mengatakan amandemen tersebut bertujuan untuk menentang campur tangan asing dalam urusan dalam negeri negara itu atau dalam mengarahkan kebijakan nasional dan internasionalnya.

“Majelis Nasional, Senat, Pemerintah Kerajaan dan Dewan Konstitusi adalah badan tertinggi bangsa yang diabadikan dalam Konstitusi Kerajaan Kamboja dan memiliki tanggung jawab tinggi untuk memutuskan hal-hal penting yang merupakan sumber kehidupan bangsa untuk memastikan kemerdekaan dan kedaulatan nasional,” kata Heng Samrin di halaman Facebook kantornya.

Pada 2019 Reuters merilis laporan yang menunjukkan anggota keluarga dan polisi utama, rekan bisnis dan politik Hun Sen telah membeli kewarganegaraan asing melalui pengaturan penjualan kewarganegaraan di Siprus.

Pemimpin oposisi Sam Rainsy, seorang warga negara Prancis yang tinggal di Paris untuk menghindari serangkaian hukuman di Kamboja, mengatakan dalam sebuah email kepada Reuters pada hari Senin bahwa aturan baru akan menghilangkan calon pemimpin masa depan dari kesempatan untuk melayani negara di tingkat tertinggi.

“Untuk alasan historis, populasi kami tersebar di seluruh dunia dan banyak orang Kamboja dengan kewarganegaraan ganda telah mencapai sukses besar di luar negeri,” kata Sam Rainsy.