Berita

China mengesahkan Undang-Undang Pendidikan yang bertujuan mengurangi tekanan pekerjaan rumah yang berlebihan dan bimbingan belajar intensif setelah jam sekolah/Net

Dunia

China Sahkan UU Untuk Kurangi Beban Pekerjaan Rumah Pada Siswa

MINGGU, 24 OKTOBER 2021 | 22:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China mengesahkan Undang-Undang Pendidikan yang bertujuan mengurangi tekanan pekerjaan rumah yang berlebihan dan bimbingan belajar intensif setelah jam sekolah.

Langkah terbaru disahkan pada hari Sabtu (23/10) oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional yang merupakan badan legislatif permanen negara itu.

Rincian lengkap dari undang-undang tersebut belum dipublikasikan, tetapi laporan media menunjukkan bahwa undang-undang tersebut mendorong orang tua untuk memelihara moral, perkembangan intelektual, dan kebiasaan sosial anak-anak mereka.


Dengan UU tersebut, maka pemerintah daerah akan bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, seperti menyediakan dana untuk pengayaan kegiatan ekstra kurikuler.

Bukan hanya itu, orangtua juga akan diminta untuk memastikan anak-anak mereka memiliki waktu yang wajar untuk istirahat dan berolahraga, dan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu online.

Undang-undang tersebut mendapat reaksi beragam di situs media sosial Weibo. Sebagian warga net di China memuji upaya untuk mengasuh anak dengan baik, sementara itu sebagian lainnya mempertanyakan apakah pihak berwenang setempat atau orang tua itu sendiri yang akan melakukan tugas itu.

"Saya bekerja 996 (dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam, enam hari seminggu), dan ketika saya pulang malam saya masih harus melakukan pendidikan keluarga?" tanya seorang warga net di Weibo, sebagaimana dikutip oleh surat kabar South China Morning Post.

"Anda tidak dapat mengeksploitasi para pekerja dan masih meminta mereka untuk memiliki anak," sambungnya.

Kebijakan terbaru ini dibuat menyusul sejumlah kebijakan lainnya yang telah dibuat sebelumnya, seperti pada Agustus lalu, China melarang ujian tertulis untuk anak usia enam dan tujuh tahun.

Pejabat memperingatkan pada saat itu bahwa kesehatan fisik dan mental siswa sedang dirugikan.

Selain itu, pada tahun lalu negara bagian juga telah memperkenalkan sejumlah tindakan yang bertujuan untuk memoderasi "kecanduan" anak-anak terhadap internet dan budaya populer.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya