Berita

Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini/Net

Politik

PBNU: Pernyataan Menag Yaqut Tidak Pas dalam Membangun Spirit Kenegarawanan

MINGGU, 24 OKTOBER 2021 | 19:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Merespons polemik Kementerian Agama (Kemenag) hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), Helmy Faishal Zaini selaku Sekjen PBNU angkat bicara.

Helmy menegaskan bahwa Kemenag hadiah untuk semua agama. Ia meluruskan pernyatan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan Kemenag hadiah untuk NU.

Lebih lanjut, Helmy mengatakan bahwa penar NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata Piagam Jakarta. Namun demikian, Helmy menjelaskan jasa itu tidak kemudian membuat NU boleh semena-mena berkuasa atas Kemenag. Termasuk, merasa punya hak khusus.


Penjelasan lebih lanjut Helmy bahwa peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.  

Helmy juga mengakui bahwa stakeholder NU adalah yang terbesar di Kemenag. Sebab, Kemenag adalag organ pemerintah yang fungsinya mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan.

"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam "privelege" dalan pengelolaan kekusaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," demikian kutipan penjelasan yang diunggah Helmy melalui laman Instagram pribadinya, Minggu (24/10).

Helmy juga menguraikan, di prinsip politik NU  membolehkan siapa saja untuk memimpin dan berkuasa. Asalkan mereka memeiliki nilai kepemimpinan yang berlandaskan kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan.

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas) tentu itu hak beliau. Meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," demikian pernyataan Helmy merespons klaim Yaqut.

Terakhir, Politisi PKB itu menyatakan bahwa, sejarah telah membuktikan seluruh elemen memiliki peran sejarah strategis dalam mendirikan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

"Melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya