Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Repro
Reshuffle kabinet menjadi opsi masuk akal untuk memperbaiki kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf yang belum memuaskan selama dua tahun berjalan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono mengatakan, Jokowi-Maruf harus berani mengambil langkah penyegaran formasi kabinet. Menurutnya ada beberapa kementerian yang dinilai bekerja tak sesuai dengan rencana dan target.
"Harus berani, kalau memang kementerian-kementerian atau pejabat BUMN tidak prorakyat, tidak memberikan kesejahteraan masyarakat, bahkan secara kinerja di bawah standar harus berani me-
reshuffle," kata Iman diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (23/10).
Salah satu yang perlu dirombak adalah kementerian di sektor migas dan sektor penegakan hukum.
"Urusan migas, energi berarti kementerian yang terkait. Penegakan hukum, saya paham tentunya ada oknum, tetapi ya tentu tentu harus diberesin," imbuhnya.
Jokowi-Maruf di beberapa kesempatan telah menetapkan standar-standar kerja para menterinya. Bahkan, dengan tegas Jokowi mengancam akan mengganti menteri-menteri yang tak dapat mencapai standar atau target yang telah ditentukan.
"Lembaga independen sudah memberikan beberapa catatan, Jokowi juga harus berani introspeksi diri, evaluasi. Kan sudah ada standardisasinya, kalau memang di bawah standar jangan dipaksakan (dipertahankan)," tegasnya.
Iman menambahkan, hal yang mendesak selain
reshuffle adalah terkait BUMN yang dinilai manja dan tidak mengandalkan bantuan dana pemerintah. Menurutnya, Jokowi harus merealisasikan ucapannya terkait BUMN yang merugi.
"Harus, jangan sampai manjain BUMN. Kalau ada yang harus disuntik mati, suntik mati saja," tandasnya.
