Bagi PDIP, Hari Santri Nasional Hasil Kontrak Politik Jokowi Menyatukan Nasionalis dan Islam

Hari Santri di era kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki makna tersendiri bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Bagi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini, melalui pemerintahan Jokowi, nasionalisme dan Islam bisa berjalan beriringan dan bersatu.

“Pak Jokowi menunaikan harapan para pendiri bangsa agar antara nasionalisme dan Islam, antara golongan nasionalis dan Islam bersatu untuk menjaga, mempertahankan republik Indonesia yang kita cintai ini,” kata Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10).

Basarah menjelaskan, sejarah hari santri berawal dari kampanye Pilpres 2014. Saat itu, tepatnya di 27 Juni 2014, ia mengajak Jokowi ke Pesantren Babussalam Malang, Jawa Timur.

Saat itu, Jokowi bertemu KH Thoriq bin Ziyad. Jokowi lalu ditawai kontrak politik yang memang sebelumnya telah dibicarakan PDIP dan Jokowi, kontrak politik itu adalah membuat peringatan Hari Santri Nasional.

“Pak Jokowi memenuhi permintaan KH Thoriq Bin Ziyad dan para alim ulama yang hadir di pesantren Babussalam itu, di akhir pidato kampanyenya 27 Juni 2014 itu Pak Jokowi menyatakan akan menetapkan Hari Santri Nasional. Lalu kemudian beliau menandatangani kontrak politik," tandasnya.