Tak Kunjung Dapat Kursi Menteri, Mujahid 212 Sarankan PAN Kembali ke Jalan yang Benar dan Rangkul Kembali Amien Rais

Jatah kursi menteri di kabinet Indonesia Maju tak kunjung diterima Partai Amanat Nasional (PAN), sejak menyatakan bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Meski sudah tak punya simpati dengan PAN, kelompok 212 menyayangkan PAN masuk ke dalam barisan partai koalisi Jokowi-Maruf tanpa diberikan ruang kontribusi di struktur kelembagaan pemerintah.

"Soal PAN kami sudah lama enggak simpati dengan mereka, sejak saat mereka berkoalisi dengan moncong putih dan lain-lain," ujar pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (22/10).

Maka dari itu, Damai menyarankan PAN yang kini dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk kembali menjadi penyeimbang pemerintah alias oposisi, karena hingga saat ini belum terjadi reshuffle kabinet setelah ada pernyataan bergabung ke pemerintah pada akhir Agustus yang lalu.

"Saran saya kepada PAN, kembalilah ke jalan yang benar. Rangkul kembali Amien Rais, mumpung Partai Ummat masih seumur jagung dan belum memasuki tahapan pemilu pileg dan pilpres," katanya.

Menurut Damai, PAN bisa memenangkan Pilpres 2024 mendatang, jika kembali ke jalan yang benar dan berpihak kepada rakyat. Apalagi melihat Amien Rais sebagai sosok negarawan yang sudah teruji, dan siap sedia membubarkan Partai Ummat demi persatuan.

Ya demi persatuan dan kesatuan para konstituennya yang notabene mayoritas berasal dari anggota dan simpatisan ormas keagamaan Muhammadiyah," tuturnya.

Damai menduga, apabila PAN dan Partai Ummat tidak melebur menjadi satu, maka bukan tidak mungkin akan mengakibatkan perpecahan suara di Muhammadiyah yang menimbulkan kerugian pada umat secara umum.

"Maka tentu patut disadari para elite PAN dan Partai Ummat ikut menghancurkan kekuatan, namun perpecahan tersebut bukan dengan sendirinya ujug-ujug tanpa alasan, jelas dimulai dari sengketa elit partai ini," tuturnya.

"Yaitu akibat kebijakan Zulhas Ketum PAN yang membangun koalisi dengan partai pemerintah atau partainya pengusung Jokowi orang yang saat pemilu capres 2019 adalah bersebrangan atau pihak yang bukan atau tidak didukung oleh PAN," pungkas Damai.