Berita

BEM Nusantara saat konferensi pers menyampaikan evaluasi catatan kepemimpinan Jokowi Maruf Amin/RMOL

Politik

Evaluasi Dua Tahun Jokowi-Maruf, BEM Nusantara: Menkes Gagal Sediakan Fasilitas Kesehatan Masyarakat

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 20:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menyoroti kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin, BEM Nusantara memberi sorotan tajam pada kinerja Kementerian Kesehatan di bawah kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin.

BEM Nusantara menilai, meski sudah terjadi penurunan kasus virus corona baru (Covid-19) di Indonesia, namun kinerja Menteri Kesehatan belum bisa dikatakan berhasil.

Salah satu yang menjadi dasar penilaian BEM Nusantara adalah proses pemberian vaksin yang sebenarnya belum masif di lapangan. Diperparah lagi dengan masih tingginya berita hoax yang jadi penyebab ketakutan sebagian masyarakat akan vaksin.


Koordinator Pusat (Korpus) BEM Nusantara Eko Pratama menerangkan, jika vaksinasi jalan tercapainya herd immunity pada masyarakat Indonesia secara menyeluruh masih jadi pekerjaan rumah besar dengan durasi waktu yang panjang.

“Meski dosis, dan berbagai jenis vaksin sudah tersebar. Namun, masyarakat Indonesia terutama yang berada di daerah terpencil rasanya belum benar-benar terjangkau penuh,” terang Eko Pratama, Kamis (21/10).

Dari segi promotif dan preventif, Eko mengatakan, BEM Nusantara melihat kinerja Menkes Budi Gunadi Sadikin masih belum maksimal.

Dijelaskan Eko, Kementerian kesehatan di bawah kepemimpinan Budi Gunadi Sadikin gagal dalam memberikan informasi yang masif kepada masyarakat. Akibatnya, banyak warga masyarakat belum mendapatkan informasi dengan baik.

Dampak lainnya, banyak warga masyarakat tidak percaya Covid-19 itu nyata ada, dan tidak menjalankan protokol kesehatan.

Dalam hal preventif, BEM Nusantara menyoroti pengadaan vaksin, distribusi vaksin, dan target vaksin juga belum maksimal.

Ia mempertanyakan sikap Menkes yang lebih memilih lembaga lain di luar lembaga kesehatan yang sudah ada.

"Pertanyaan kami mengapa distribusi vaksin tidak menggunakan sumber daya yang ada pada Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten, Puskesmas, atau Dokter Praktek Mandiri, puluhan ribu praktik bidan, serta puluhan ribu klinik. Sehingga, kami merasa jika masuk akal kalau target vaksin ini tidak tercapai,” terang Eko.

Dalam hal kesehatan, Eko berharap, ada upaya pemerataan fasilitas di berbagai daerah Indonesia. Pemerataan fasilitas kesehatan ini tentu juga jadi penunjang dalam peningkatan vaksinasi pada masyarakat Indonesia.

“Kami menilai jika Kementerian Kesehatan ini akan dikatakan berhasil dengan beberapa catatan. Catatan untuk pemerataan fasilitas, vaksinasi, serta sosialisasi yang bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ungkap Eko dalam penuturannya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya