Berita

Pertemuan antara Taliban dan perwakilan sepuluh negara tetangga di Moskow, Rusia/Net

Dunia

Temui Wakil 10 Negara Tetangga di Moskow, Taliban Tetap Gagal Dapat Pengakuan

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 12:54 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional masih belum membuahkan hasil. Sejauh ini belum ada negara yang mengakui pemerintahan Afghanistan di bawah kendali Taliban.

Pada Rabu (20/10), Taliban melakukan pertemuan dengan perwakilan 10 negara kawasan di Moskow, Rusia untuk membahas situasi terkini dan masa depan Afghanistan.

Sepuluh negara tersebut yaitu Kazakhstan, Tajikistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, India, Kyrgystan, Uzbekistan, China, dan Rusia sebagai fasilitator.


Delegasi Taliban dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Salam Hanafi.

Dalam kesempatan tersebut, Hanafi menekankan, pemerintahan Taliban saat ini telah mewakili semua rakyat Afghanistan. Ia juga menyebut isolasi Afghanistan bukan kepentingan siapa pun.

"Pemerintah Afghanistan sekarang inklusif. Anda tahu bahwa sekitar 500 ribu pejabat pemerintah bekerja dengan kami, semuanya adalah mantan pejabat pemerintah," ujarnya, seperti dikutip Khaama News.

Meski begitu, tidak ada satu pun dari 10 negara yang hadir menjanjikan pengakuan untuk Taliban, termasuk Rusia yang dinilai lebih lunak.

Rusia menyebut penting untuk melihat kepatuhan Taliban terhadap hak asasi manusia dan pembentukan pemerintahan yang komprehensif.  

Alih-alih, negara-negara fokus pada upaya untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meminta dunia untuk membantu rakyat Afghanistan selama pertemuan tersebut.

"Kami percaya bahwa waktunya telah tiba untuk menggunakan sumber daya masyarakat internasional dan dengan demikian memberikan bantuan kemanusiaan, keuangan dan ekonomi ke Kabul untuk mencegah bencana kemanusiaan dan krisis imigrasi," kata Lavrov.

Setelah Amerika Serikat (AS) angkat kaki dan Taliban berkuasa, Afghanistan semakin jatuh ke dalam jurang krisis yang memicu bencana kemanusiaan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya