Berita

Pertemuan antara Taliban dan perwakilan sepuluh negara tetangga di Moskow, Rusia/Net

Dunia

Temui Wakil 10 Negara Tetangga di Moskow, Taliban Tetap Gagal Dapat Pengakuan

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 12:54 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional masih belum membuahkan hasil. Sejauh ini belum ada negara yang mengakui pemerintahan Afghanistan di bawah kendali Taliban.

Pada Rabu (20/10), Taliban melakukan pertemuan dengan perwakilan 10 negara kawasan di Moskow, Rusia untuk membahas situasi terkini dan masa depan Afghanistan.

Sepuluh negara tersebut yaitu Kazakhstan, Tajikistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, India, Kyrgystan, Uzbekistan, China, dan Rusia sebagai fasilitator.

Delegasi Taliban dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Salam Hanafi.

Dalam kesempatan tersebut, Hanafi menekankan, pemerintahan Taliban saat ini telah mewakili semua rakyat Afghanistan. Ia juga menyebut isolasi Afghanistan bukan kepentingan siapa pun.

"Pemerintah Afghanistan sekarang inklusif. Anda tahu bahwa sekitar 500 ribu pejabat pemerintah bekerja dengan kami, semuanya adalah mantan pejabat pemerintah," ujarnya, seperti dikutip Khaama News.

Meski begitu, tidak ada satu pun dari 10 negara yang hadir menjanjikan pengakuan untuk Taliban, termasuk Rusia yang dinilai lebih lunak.

Rusia menyebut penting untuk melihat kepatuhan Taliban terhadap hak asasi manusia dan pembentukan pemerintahan yang komprehensif.  

Alih-alih, negara-negara fokus pada upaya untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meminta dunia untuk membantu rakyat Afghanistan selama pertemuan tersebut.

"Kami percaya bahwa waktunya telah tiba untuk menggunakan sumber daya masyarakat internasional dan dengan demikian memberikan bantuan kemanusiaan, keuangan dan ekonomi ke Kabul untuk mencegah bencana kemanusiaan dan krisis imigrasi," kata Lavrov.

Setelah Amerika Serikat (AS) angkat kaki dan Taliban berkuasa, Afghanistan semakin jatuh ke dalam jurang krisis yang memicu bencana kemanusiaan.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya