Berita

Pertemuan antara Taliban dan perwakilan sepuluh negara tetangga di Moskow, Rusia/Net

Dunia

Temui Wakil 10 Negara Tetangga di Moskow, Taliban Tetap Gagal Dapat Pengakuan

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 12:54 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional masih belum membuahkan hasil. Sejauh ini belum ada negara yang mengakui pemerintahan Afghanistan di bawah kendali Taliban.

Pada Rabu (20/10), Taliban melakukan pertemuan dengan perwakilan 10 negara kawasan di Moskow, Rusia untuk membahas situasi terkini dan masa depan Afghanistan.

Sepuluh negara tersebut yaitu Kazakhstan, Tajikistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, India, Kyrgystan, Uzbekistan, China, dan Rusia sebagai fasilitator.


Delegasi Taliban dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Salam Hanafi.

Dalam kesempatan tersebut, Hanafi menekankan, pemerintahan Taliban saat ini telah mewakili semua rakyat Afghanistan. Ia juga menyebut isolasi Afghanistan bukan kepentingan siapa pun.

"Pemerintah Afghanistan sekarang inklusif. Anda tahu bahwa sekitar 500 ribu pejabat pemerintah bekerja dengan kami, semuanya adalah mantan pejabat pemerintah," ujarnya, seperti dikutip Khaama News.

Meski begitu, tidak ada satu pun dari 10 negara yang hadir menjanjikan pengakuan untuk Taliban, termasuk Rusia yang dinilai lebih lunak.

Rusia menyebut penting untuk melihat kepatuhan Taliban terhadap hak asasi manusia dan pembentukan pemerintahan yang komprehensif.  

Alih-alih, negara-negara fokus pada upaya untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meminta dunia untuk membantu rakyat Afghanistan selama pertemuan tersebut.

"Kami percaya bahwa waktunya telah tiba untuk menggunakan sumber daya masyarakat internasional dan dengan demikian memberikan bantuan kemanusiaan, keuangan dan ekonomi ke Kabul untuk mencegah bencana kemanusiaan dan krisis imigrasi," kata Lavrov.

Setelah Amerika Serikat (AS) angkat kaki dan Taliban berkuasa, Afghanistan semakin jatuh ke dalam jurang krisis yang memicu bencana kemanusiaan.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya