Berita

Pertemuan antara Taliban dan perwakilan sepuluh negara tetangga di Moskow, Rusia/Net

Dunia

Temui Wakil 10 Negara Tetangga di Moskow, Taliban Tetap Gagal Dapat Pengakuan

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 12:54 WIB | LAPORAN: ABDUL MANSOOR HASSAN ZADA

Upaya Taliban untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional masih belum membuahkan hasil. Sejauh ini belum ada negara yang mengakui pemerintahan Afghanistan di bawah kendali Taliban.

Pada Rabu (20/10), Taliban melakukan pertemuan dengan perwakilan 10 negara kawasan di Moskow, Rusia untuk membahas situasi terkini dan masa depan Afghanistan.

Sepuluh negara tersebut yaitu Kazakhstan, Tajikistan, Iran, Pakistan, Turkmenistan, India, Kyrgystan, Uzbekistan, China, dan Rusia sebagai fasilitator.

Delegasi Taliban dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri Abdul Salam Hanafi.

Dalam kesempatan tersebut, Hanafi menekankan, pemerintahan Taliban saat ini telah mewakili semua rakyat Afghanistan. Ia juga menyebut isolasi Afghanistan bukan kepentingan siapa pun.

"Pemerintah Afghanistan sekarang inklusif. Anda tahu bahwa sekitar 500 ribu pejabat pemerintah bekerja dengan kami, semuanya adalah mantan pejabat pemerintah," ujarnya, seperti dikutip Khaama News.

Meski begitu, tidak ada satu pun dari 10 negara yang hadir menjanjikan pengakuan untuk Taliban, termasuk Rusia yang dinilai lebih lunak.

Rusia menyebut penting untuk melihat kepatuhan Taliban terhadap hak asasi manusia dan pembentukan pemerintahan yang komprehensif.  

Alih-alih, negara-negara fokus pada upaya untuk membuka akses bantuan kemanusiaan ke Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov meminta dunia untuk membantu rakyat Afghanistan selama pertemuan tersebut.

"Kami percaya bahwa waktunya telah tiba untuk menggunakan sumber daya masyarakat internasional dan dengan demikian memberikan bantuan kemanusiaan, keuangan dan ekonomi ke Kabul untuk mencegah bencana kemanusiaan dan krisis imigrasi," kata Lavrov.

Setelah Amerika Serikat (AS) angkat kaki dan Taliban berkuasa, Afghanistan semakin jatuh ke dalam jurang krisis yang memicu bencana kemanusiaan.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

BRI Salurkan KUR Rp27,72 Triliun dalam 2 Bulan

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

Badai Alfred Mengamuk di Queensland, Ribuan Rumah Gelap Gulita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:38

DPR Cek Kesiapan Anggaran PSU Pilkada 2025

Senin, 10 Maret 2025 | 11:36

Rupiah Loyo ke Rp16.300 Hari Ini

Senin, 10 Maret 2025 | 11:24

Elon Musk: AS Harus Keluar dari NATO Supaya Berhenti Biayai Keamanan Eropa

Senin, 10 Maret 2025 | 11:22

Presiden Prabowo Diharapkan Jamu 38 Bhikkhu Thudong

Senin, 10 Maret 2025 | 11:19

Harga Emas Antam Merangkak Naik, Cek Daftar Lengkapnya

Senin, 10 Maret 2025 | 11:16

Polisi Harus Usut Tuntas Korupsi Isi MinyaKita

Senin, 10 Maret 2025 | 11:08

Pasar Minyak Masih Terdampak Kebijakan Tarif AS, Harga Turun di Senin Pagi

Senin, 10 Maret 2025 | 11:06

Lebaran di Jakarta Tetap Seru Meski Ditinggal Pemudik

Senin, 10 Maret 2025 | 10:50

Selengkapnya