Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Menko Mahfud Urai Konteks Pernyataan 86 Persen Koruptor Adalah Lulusan Perguruan Tinggi

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 07:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal 86 persen koruptor adalah lulusan perguruan tinggi terus menuai kontroversi.

Teranyar pernyataan itu dikecam oleh mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie. Dia mempertanyakan alasan Mahfud menyalahkan lulusan perguruan tinggi. Termasuk data tentang persentase koruptor berdasarkan tingkat lulusan pendidikan.

Apakah, katanya, Mahfud mampu menjamin bahwa mayoritas rakyat Indonesia cukup lulusam SMA, sehingga Indonesia bisa lepas dari korupsi.


Menurutnya, sebagai seorang gurubesar, Mahfud MD telah melakukan demotivasi rakyat Indonesia dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi.

“Berapa persen lulusan perguruan tinggi yang jadi koruptor? Yang pasti 100 persen koruptor adalah orang yang punya kekuasaan. 100 persen koruptor adalah rampok/begal penyengsara rakyat,” tuturnya, Kamis (21/10).

Kritik dari Alvin Lie ini lantas ditanggapi Mahfud MD lewat akun Twitter pribadinya. Pada intinya, mantan Ketua MK itu menerangkan bahwa Alvin Lie telah lepas kontes dari keutuhan statementnya.

Duduk perkaranya, terjadi saat Mahfud mengisi kuliah umum tentang peran perguruan tinggi dalam penguatan wawasan kebangsaan di Universitas Semarang (USM), Rabu (20/10).

Saat itu, Mahfud mengatakan bahwa berdasar data yang dimiliki, 86 persen koruptor lulusan PT sehingga PT didakwa gagal mendidik.

“Namun sebenarnya kemajuan Indonesia di berbagai bidang karena PT,” ujarnya.

Mahfud menekankan, PT adalah salah satu pintu kemajuan bangsa. Karena banyak PT, Indonesia punya ahli di berbagai bidang.

Tapi akibat sampingnya, pelaku korupsi banyak yang lulusan PT. Maka penguatan wawasan kebangsaan di PT sangat penting.

“Itu konteksnya,” tegas Mahfud MD.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Indeks Persepsi Korupsi RI Tetap Rendah, Padahal Rajin Nangkap Koruptor

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:17

Adu Prospek Sesi II: BNBR-BRMS-BUMI, Mana yang Lebih Tangguh?

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:11

Sandiaga Uno: Jangan Masuk Politik karena Uang

Kamis, 22 Januari 2026 | 14:06

Grup Bakrie Jadi Sorotan, Saham DEWA dan BRMS Pimpin Pergerakan di Sesi Siang

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:56

Angkot Uzur Tak Boleh Lagi Wara Wiri di Kota Bogor

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:53

BNBR Fluktuatif di Sesi I: Sempat Bertahan di Rp230, Kini Menguji Level Support Rp200

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:48

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Sufmi Dasco Tegaskan Pilpres Tetap Dipilih Rakyat Langsung

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:35

Ekspor Ekonomi Kreatif RI Catat Tren Positif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:29

Aplikasi jadi Subsektor Tertinggi Investasi Ekonomi Kreatif

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:16

Selengkapnya