Dua Tahun Pimpin Indonesia, Jokowi Maruf Ditagih Janji Kampanye Bentuk Super Holding BUMN

Hari ini pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tepat berusia dua tahun. Banyak kalangan menyoroti kinerjanya, mulai aspek, politik, hukum, ekonomi dan berbagai hal lainnya.

Inisiator Sinergi Kawal BUMN, Arief Rachman mengingatkan janji Presiden Jokowi saat kampanye pada 2019 silam. Kala itu saat debat Pilpres, Jokowi secara ekplisit akan menyebut akan membentuk super holding.

Arief melihat, selama memimpin Indonesia dua tahun terakhir yang menonjol justru yang dilakukan adalah membentuk holding dan subholding BUMN. Ia berpendapat, langkah itu bertolak belakang dengan janji kampanye saat Pilpres lalu.

"Mengapa rancangan super holding malah diubah menjadi holding dan sub-holding? Bukankah itu bertolak belakang dengan rencana dan janji kampanye Jokowi-Maruf?" demikian catatan kritis Arief Rachman, Rabu (20/10).

Lebih lanjut, Arief mengatakan, ia angkat topi dengan konsistensi Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman yang mengusulkan pembentukan super holding. Ia memandang, Politisi Golkar itu satu-satunya anggota DPR yang terus-menerus menyuarakan bahawa keberadaan Kementerian BUMN adalah akar masalah perusahaannya menjadi maju.

Aspirasi itu, serupa dengan apa yang disampaikan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengajukan usulan Kementerian BUMN dibubarkan.

Mantan Gubernur DKI itu, kata Arief mengusulkan agar ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis.

"Menurut saya, baik pernyataan Maman ataupun Ahok pasti ada dasarnya, baik berdasarkan historis, empiris maupun kajian para ahli ekomomi dan bisnis," jelas Arief.