Berita

Maskapai penerbangan Garuda/Net

Publika

Apakah Pemerintah akan Membiarkan Garuda Pailit?

Oleh: Alvin Lie*
RABU, 20 OKTOBER 2021 | 15:39 WIB

Fakta

Keputusan sidang PKPU ditunda. Pernyataan Presiden Jokowi bahwa BUMN yang sakit parah agar ditutup saja.

Utang Garuda yang nilainya makin membengkak dari Rp 70 triliun, secara perhitungan bisnis terlalu berat. Jauh lebih murah membangun airlines baru atau mengembangkan airlines lain yang saat ini skalanya lebih kecil namun sehat secara finansial


Implikasi

Gugatan yang diajukan kreditur ke Pengadilan PKPU cukup valid dan kuat.

Hingga saat ini pihak Garuda belum berhasil meyakinkan para kreditur tentang kemampuan Garuda menyelesaikan kewajiban keuangannya sesuai ekspektasi dan koridor toleransi kreditur;

Garuda belum memperoleh kepastian dukungan pendanaan dari pemerintah maupun pemegang saham lainnya sehingga belum mampu melakukan negosiasi dan menawarkan pola restrukturisasi hutang kepada kreditur penggugat.

Pernyataan Presiden Jokowi bisa diterjemahkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa pemerintah cenderung akan lepas tangan dan membiarkan Garuda pailit dan tutup.

Kondisi ini berdampak terhadap keyakinan kreditur lain dan para lessors terhadap kemampuan finansial Garuda sehingga membuat negosiasi dan restrukturisasi makin berat, bahkan macet bagi Garuda.

Pemerintah sudah berpengalaman menghadapi BUMN pailit seperti Merpati Nusantara, walau ada beberapa perbedaan, yaitu skala bisnis Merpati jauh lebih kecil daripada Garuda. Merpati merupakan BUMN murni, sedangkan Garuda merupakan perusahaan Tbk.

Jika Garuda Pailit, Apa Kerugian Pemerintah?

Modal yang sudah ditanamkan menjadi hangus. Reputasi dan kredibilitas semua BUMN dapat terdampak. Modal Garuda di anak-anak perusahaan akan terdampak sehingga dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kelancaran bisnis anak-anak perusahaan tersebut.
 
Pemerintah Siapkan Pelita Air untuk Menggantikan Garuda?

Fakta

Pelita Air merupakan anak perusahaan dari Pertamina; Pelilta Air selama ini cukup sehat beroperasi sebagai operator penerbangan charter, bukan niaga berjadwal.

Mengoperasikan pesawat-pesawat kecil yang mencakup ATR 42-500, ATR 72-500, CASA 212-200 dan sejumlah helikopter.

Pelita juga dipercaya mengoperasikan dan merawat pesawat Bae 146/ AVRO registrasi PK-PJJ yang dulu dioperasikan sebagai pesawat Kepresidenan. Sebelumnya Pelita Air juga pernah mengoperasikan pesawat jet Fokker 70 dan Fokker 100.

Pelita Air baru saja memesan pesawat Airbus A320 dan mengajukan permohonan izin untuk menjadi operator penerbangan Niaga Berjadwal. Pelita Air dipimpin oleh Bapak Albert Burhan yang pernah terbukti sukses sebagai Direktur Utama Citilink.

Implikasi

Skala operasi Pelita Air jauh lebih kecil dibanding Garuda maupun Citilink.

Secara finansial Pelita Air cukup sehat dan Pertamina selaku induk perusahaan, memberi dukungan permodalan untuk mengembangkan bisnisnya. Pelita Air sedang mempersiapkan diri memasuki bisnis penerbangan Niaga Berjadwal.

Apakah Pelita Air akan Menggantikan Garuda?

Citilink dalam posisi yang lebih siap untuk mengambil alih route dan pelanggan Garuda.

Tantangan berat bagi Pelita Air untuk mendadak mengembangkan bisnisnya secara ekstrim menjadi airlines utama. Baik dari segi permodalan, armada, SDM maupun organisasi. Akan lebih baik jika Pelita Air bertransfomasi secara bertahap, daripada mengembangkan bisnis secara ekstrem.

Kemungkinan pemerintah mempersiapkan Pelita Air untuk menjadi airlines lini kedua sebagai mitra/ pelapis Citilink.

Citilink dapat berbagi peran dengan Pelita Air untuk membangun grup usaha yang berdaya saing kuat dalam industri. Misalnya Citilink menjadi Full Service Carrier dan Pelita menjadi Low Cost Carrier. Pelita juga dapat menjadi feeder Citilink.

Pengalaman dan jejaring bisnis Pak Albert Burhan memimpin Citilink menjadi asset strategis Pelita Air dalam mengembangkan bisnisnya dan bermitra dengan Citilink.

Pengamat penerbangan; mantan Komisioner Ombudsman RI

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya