Berita

Presiden RI, Joko Widodo/Net

Politik

Di Era Jokowi, Demokrasi Alami Degradasi

SELASA, 19 OKTOBER 2021 | 03:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Selama beberapa tahun terakhir, para ilmuwan politik asing cenderung melontarkan nada pesimistis terkait perkembangan Indonesia. Pesimisme itu khususnya terkait perkembangan di bidang sosial, demokratisasi serta Hak Asasi Manusia (HAM)

Hal itu disampaikan Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad  dalam Webinar Moya Institute bertajuk "Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Capaian, Harapan dan Tantangan", Senin (18/10).

Namun, kata Saidiman, hal berbeda disuarakan oleh beberapa pengamat lain yang juga dari luar negeri. Mereka pada umumnya memberikan apresiasi terhadap pencapaian-pencapaian Pemerintahan Presiden Jokowi di sektor ekonomi, seperti keterbukaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.


"Profesor dari National University of Singapore, Kishore Mahbubani, misalnya, melalui sebuah artikel menyatakan Presiden Jokowi sebagai pemimpin jenius. Dia mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi cukup berhasil menurunkan ketimpangan sosial melalui berbagai program pro rakyat," papar Saidiman.

Mahbubani, sambung Saidiman, juga mengatakan bahwa reformasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi cukup berhasil.

"Indikator-indikator keberhasilan itu antara lain terbitnya Undang-undang Cipta Lapangan Kerja serta pembangunan infrastruktur yang dahsyat di berbagai daerah," ungkap Saidiman.

Akan tetapi, bukan berarti tidak ada suara-suara pesimistis terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Umumnya, pesimisme ini dilandasi penilaian bahwa sedang terjadi degradasi demokrasi di era Presiden Jokowi.

"Dosen University of Sydney, Thomas Power misalnya, menyebut 'Jokowi Authoritarian'. Dia melihat Pemerintahan Presiden Jokowi ini ada kecenderungan menuju otoritarianisme. Kemudian ada juga peneliti politik Edward Aspinall dan Marcus Mietzner dari Australian National University di Canberra, yang melihat rezim cenderung menggunakan 'jargon' menjaga pluralisme dengan cara-cara 'iliberal'," demikian Saidiman.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Kesiapan Listrik dan Personel Siaga PLN Diapresiasi Warga

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:51

Megawati Minta Kader Gotong-Royong Bantu Sumatera

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:35

Muannas Peringatkan Pandji: Ibadah Salat Bukan Bahan Lelucon

Sabtu, 10 Januari 2026 | 21:28

Saksi Cabut dan Luruskan Keterangan Terkait Peran Tian Bahtiar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 20:53

Rocky Gerung: Bagi Megawati Kemanusiaan Lebih Penting

Sabtu, 10 Januari 2026 | 20:40

Presiden Jerman: Kebijakan Trump Merusak Tatanan Dunia

Sabtu, 10 Januari 2026 | 19:53

Ostrakisme Demokrasi Athena Kuno: Kekuasaan Rakyat Tak Terbatas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 19:31

Megawati Resmikan Pendirian Kantor Megawati Institute

Sabtu, 10 Januari 2026 | 18:53

Khamenei Peringatkan Trump: Penguasa Arogan Akan Digulingkan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 18:06

NST 2026 Perkuat Seleksi Nasional SMA Kemala Taruna Bhayangkara

Sabtu, 10 Januari 2026 | 17:36

Selengkapnya