Kemendagri Diminta Tak Tunjuk Taqwallah sebagai Penjabat Gubernur Aceh, Ini Alasannya

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk menunjuk sosok yang netral dan bebas kontroversi sebagai penjabat Gubernur Aceh. Sosok tersebut juga harus bisa menjaga aspek harmoni selama menjabat hingga Gubernur Aceh hasil Pemilihan Kepala Daerah 2024 sudah terpilih.

Pengamat politik Universitas Malikulsaleh, Teuku Kemal Fasya, juga menyarankan pemerintah pusat tidak menunjuk Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah, untuk mengisi posisi tersebut.

“Menurut saya, kita lihat bagaimana gelombang masyarakat selama ini. Ada banyak kritik kepada Sekda terhadap peningkatan pembangunan yang lebih top down,” kata Kemal kepada Kantor Berita Politik RMOLAceh, Senin (18/10).

Kemal tidak menampik peran penting Taqwallah saat menggantikan tugas Gubernur Aceh dalam beberapa situasi. Namun pemerintah pusat punya pilihan lain dengan mempertimbangkan urgensi situasi kondusif di Aceh, terutama dalam pelaksanaan Pilkada Aceh 2024 dan Pemilihan Presiden 2024.

“Mungkin akan dicari orang yang lebih layak dan jangan banyak kontroversinya,” tegas Kemal.

Kemal menambahkan, pemerintah pusat tengah menyiapkan tujuh sosok pelaksanaan tugas untuk menggantikan sejumlah kepala daerah yang segera mengakhiri masa jabatan pada 2022.

Meski semua berada di tangan Kemendagri, mereka juga perlu mempertimbangkan masukan dari daerah itu sendiri. Yang penting, seorang penjabat atau pelaksana tugas (Plt) tidak berafiliasi dengan partai politik.

Penting bagi Kemendagri untuk menunjuk sosok yang netral juga tangguh menghadapi dinamika masyarakat Aceh.

“Jangan orang cepat baperan atau ilfeel dengan situasi di Aceh,” singkatnya.

Kemal mengaku sosok Taqwallah digadang-gadang untuk menjadi pelaksana tugas atau penjabat Gubernur Aceh. Namun dia juga mendengar sejumlah nama yang saat ini menduduki jabatan direktur di direktorat jenderal dan perwira tinggi kepolisian yang berpeluang mengisi jabatan tersebut.