Deklarasi Manifes Indonesia/Net
Segelintir orang di Indonesia memiliki pengaruh yang garang. Hal ini merupakan gambaran yang terjadi di tanah air pada saat ini. Di mana serangkaian kebijakan diduga kuat diboncengi kepentingan dominan non publik.
Begitu kata Presidium Manifes Indonesia, Heru Santoso saat mendeklarasikan gerakannnya bersama M.Radius Anwar, Leriadi, Ridwan Muchtar, Ayomi Mahayu, dan Andre Steven (Glen), Senin (18/10).
Heru Santoso mengurai bahwa ada sejumlah peristiwa penting yang menggambarkan kondisi tersebut. Seperti UU Cipta Lapangan kerja hingga amandemen UU KPK. Semuanya cenderung menampung "warna" kepentingan segelintir orang yang dimaksud.
“Tentunya, itu diduga dimenangkan lewat sebuah "kompromiâ€. Watak kompromistik itu untuk kepentingan non publik dan bisa membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara,†ujar Heru.
Manifes Indonesia khawatir, kebijakan-kebijakan publik akan menjadi penghambat bagi tumbuhnya nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan negara dieksploitasi sepihak guna menumpuk bagi kehidupan masa depan individual atau kelompok.
“Publik atau rakyat bisa jadi terabaikan, asas kemanfaatannya dalam konteks,†tegasnya.
Heru Santoso mengingatkan bahwa segelintir orang garang itu jug bisa membentuk relasi kuasa demi melanggengkan keberadaannya di jalur strategis. Keluarga berkuasa, kerabat saling mengawasi, dan rekanan mengamankannya.
“Periodisasi kekuasan dirancang sampai akhir masa berkuasa hingga individunya. Melalui kepemilikan modal mereka berupaya mewujudkan itu,†sambungnya.
Pemilu di tahun 2024 menjadi target pelanggengan kekuasaan oligarki. Namun demikian, kaum oligarkian lupa bahwa keterbukaan informasi dan daya kritis publik terus tumbuh dari waktu ke waktu. Atas alasan itu Manifes Indonesia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik.
“Keikutsertaan publik pun pada akhirnya sulit dibendung dalam menumbangkan pengaruh dari segelintir orang tadi,: sambungnya.
Heru Santoso melanjutkan, refleksi pengaruh dari segelintir orang kelak melandai di pemilu 2024. Ini bisa tersirat dari publik yang masih bisa berlawan hari ini. Meski di tengah kuat cengkeramannya.
Lewat jejaring informasi, memudahkan publik membentuk kesadaran kolektif dalam memaknai kebijakan bahkan ketimpangan yang ada.
Terbukanya skandal-skandal kasus ekonomi dan keuangan serta politik dan kehakiman menjadi bukti atas itu. Dan ini menjadi pertanda rantai kuasa yang terbangun mulai tergerus alias keropos.
“Oligarki, jika disimbolisasi bermaterial besi, bisa"karatan" di 2024. Terbukanya informasi, berkembangnya teknologi serta hadirnya generasi muda "baru" akan meng"oksidasi"nya secara pasti. Sehingga kepemimpinan nasional kelak bergeser ke "orang" baru penuh "kelengkapanâ€,†tutupnya.
