Pasca pidato Presiden Jokowi di pembukaan acara OJK Innovation Day 2021 beberapa hari lalu, desakan kepada sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk menindak penyedia layanan pinjaman online (pinjol), terus disampaikan sejumlah pihak.
Seperti disampaikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yang mendorong Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk terus bergerak cepat menindak tegas pinjol ilegal yang membuat masyarakat tertipu.
Sebabnya, tak berselang lama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga sudah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pinjol ilegal yang telah merugikan masyarakat, sebagai bentuk nyata menjalankan perintah Presiden Jokowi.
Ketua Umum AFPI, Adrian Gunadi mengapresiasi langkah Polri yang melakukan penggerebekan sejumlah lokasi di berbagai wilayah yang menjadi kantor pinjol dalam kurun waktu seminggu terakhir ini.
"Langkah ini diharapkan akan menciptakan rasa tenang bagi masyarakat, yang selama ini mengalami pengalaman bunga tinggi, penagihan kasar dan tidak beretika serta diakses dan disalahgunakan data pribadinya oleh para pinjol illegal," ujar Adrian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/10).
Sebagai wujud komitmen dan dukungan asosiasi dalam pemberantasan pinjol ilegal, serta terkait dalam rangkaian penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, per tanggal 15 Oktober 2021 kemarin AFPI telah memberhentikan keanggotaan PT. Indo Tekno Nusantara sebagai anggota pendukung kategori agen penagihan, dikarenakan perusahaan tersebut melayani penagihan pinjol ilegal.
Saat ini, jumlah anggota yang berada di bawah naungan AFPI terdiri dari 106 perusahaan penyelenggara Fintech Pendanaan Bersama, dan 43 anggota pendukung ekosistem Fintech diantaranya juga termasuk perusahaan penyedia jasa penagihan.
Adrian menerangkan, salah satu tugas AFPI adalah memastikan semua anggota bekerja sesuai dengan pedoman perilaku yang ditetapkan asosiasi serta dipastikan terdaftar dan mendapat izin dari OJK. Dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, AFPI akan mengambil langkah tegas dengan mengenakan sanksi yang berlaku.
"Dengan ditemukannya kasus pada PT Indo Tekno Nusantara tersebut, AFPI akan lebih intens meninjau kembali rekanan para anggotanya terutama yang memiliki afiliasi dengan pinjol illegal," tuturnya.
Menurut data AFPI sepanjang tahun 2021 ini, ditemukan 3.747 pengaduan masyarakat atas pinjol illegal, di mana sebagian besar jenis pengaduan adalah kasus penagihan yang tidak beretika.
AFPI menilai masih maraknya pinjol illegal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemudahan dalam membuat Aplikasi/Situs/Web, literasi yang rendah dari masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, yang antara lain minim melakukan pengecekan legalitas, mudah tergiur pinjaman cepat dan bernilai besar, masih adanya nasabah nakal yang sengaja tidak membayar/ berpenghasilan tidak cukup, dan adanya
financing gap.
"AFPI, sebagai wadah bagi para pelaku usaha fintech P2P
(Peer to Peer) Lending atau fintech pendanaan bersama legal, mengimbau masyarakat untuk menghindar dari jeratan pinjaman illegal, dengan mengetahui ciri-cirinya," kata Adrian.
Ciri-ciri dari pinjol ilegal, diterangkan Adrian, antara lain tidak terdaftar di OJK, penawaran bunga dan jangka waktu pinjaman yang tidak jelas, website informasi perusahaan pinjol yang tidak kredibel.
"Dan juga meminta akses data pribadi yang berlebihan," tutupnya.
