Berita

Dubes Pakistan Muhammad Hassan (menghadap kamera) saat menerima CEO RMOL Network Teguh Santosa./Ist

Dunia

Mengapa Pakistan Serius Memperhatikan Dinamika Afghanistan? Ini Alasannya

SABTU, 16 OKTOBER 2021 | 22:39 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Ditakdirkan hidup bersebelahan dengan Afghanistan, mau tidak mau memaksa Pakistan untuk memperhatikan dinamika politik yang terjadi di negara tetangganya itu. Termasuk perubahan rezin yang baru-baru ini terjadi.

Duta Besar Republik Islam Pakistan, Muhammad Hassan, mengatakan, negaranya memperhatikan perkembangan di Afghanistan dengan sangat serius.

Alasannya kuat dan tidak dapat dibantah.


“Kami berbatasan langsung dengan Afghanistan. Saat ini ada 3 juta pengungsi Afghanistan yang terdaftar berada di Pakistan, dan sekitar 1 juta pengungsi yang tidak terdaftar, dalam 40 tahun terakhir. Kami tidak mendapatkan banyak bantuan dari dunia internasional (untuk menangani pengungsi Afghanistan),” ujarnya ketika menerima CEO RMOL Network, Teguh Santosa, di kantornya, di kawasan Mega Kuningan, Jumat siang (15/10).

Selain itu, Dubes Hassan menambahkan, setiap hari ada sekitar 33 ribu sampai 35 ribu orang Afghanistan yang melintasi perbatasan kedua negara untuk beraktifitas di Pakistan, dan kemudian, di hari yang sama, kembali ke Afghanistan.

Fenomena ini, khususnya pengungsi Afghan di perbatasan, adalah beban berat yang harus ditanggung Pakistan karena di sisi lain, pemerintah Pakistan juga tidak ingin memaksa para pengungsi kembali ke tanah air mereka yang tidak stabil baik dari sisi politik maupun ekonomi.

“Kami peduli karena kalau ada perdamaian di Afghanistan, ada stabilitas di Afghanistan, semua pengungsi ini bisa kembali ke negara mereka dengan hormat dan dengan harga diri (dignity). Kami tidak mau memaksa mereka kembali ke sana, kami mau mereka pulang dengan sukarela,” ujarnya lagi.

Selain isu pengungsi, Pakistan juga merasa perlu memperhatikan dinamika politik di Afghanistan karena selama ini, sejak era Hamid Karzai dan Asraf Ghani di Afghanistan, Pakistan kerap menjadi target serangan kelompok teroris yang beroperasi dari Afghanistan dan mendapatkan dukungan dari negara lain, dalam hal ini India.

“(Di era Karzai dan Ghani) lebih dari 65 persen wilayah Afghanistan tidak berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Berdasarkan informasi intelijen yang kami miliki ada kelompok di dalam pemerintahan yang menjalin hubungan dengan lawan kami, dalam hal ini India,” ujarnya lagi.

Dubes Hassan menambahkan, pemerintah Pakistan telah mengumpulkan semua bukti yang mereka miliki mengenai serangan-serangan ini dan telah menyerahkannya ke PBB.

“Sekarang rezim Taliban di Afghanistan berjanji tidak akan membiarkan teritorinya digunakan untuk menyerang negara lain termasuk Pakistan. Kami ingin seperti itu agar rakyat kami tidak menderita akibat ketidakstabilan di Afghanistan,” sambungnya.

“Itulah sebabnya kami mendorong (urging) komunitas internasional memberi kesempatan kepada Taliban untuk bekerja memenuhi janji-janji yang mereka sampaikan. Tentu saja, kami juga ikut menekan pemimpin-pemimpin Taliban untuk dapat membentuk pemerintahan yang inklusif. Kami menjalin hubungan (in touch) dengan semua pihak di Afghanistan, kami menjalin hubungan dengan semua negara yang menjadi tetangga Afghanistan. Kami juga menjalin hubungan dengan negara-negara besar, seperti AS, China, dan Rusia,” masih urainya.

Dia juga menambahkan, pemerintah Pakistan mendorong rakyat Afghanistan agar tidak membiarkan perusuh (spoilers) mengganggu proses transisi yang sedang berjalan di Afghanistan.

“Memang ada pihak-pihak (stake holders) yang tidak menginginkan perdamaian di Afghanistan, seperti ISIS, Al Qaeda,” demikian Dubes Hassan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya