Berita

Dubes Pakistan Muhammad Hassan (menghadap kamera) saat menerima CEO RMOL Network Teguh Santosa./Ist

Dunia

Mengapa Pakistan Serius Memperhatikan Dinamika Afghanistan? Ini Alasannya

SABTU, 16 OKTOBER 2021 | 22:39 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Ditakdirkan hidup bersebelahan dengan Afghanistan, mau tidak mau memaksa Pakistan untuk memperhatikan dinamika politik yang terjadi di negara tetangganya itu. Termasuk perubahan rezin yang baru-baru ini terjadi.

Duta Besar Republik Islam Pakistan, Muhammad Hassan, mengatakan, negaranya memperhatikan perkembangan di Afghanistan dengan sangat serius.

Alasannya kuat dan tidak dapat dibantah.


“Kami berbatasan langsung dengan Afghanistan. Saat ini ada 3 juta pengungsi Afghanistan yang terdaftar berada di Pakistan, dan sekitar 1 juta pengungsi yang tidak terdaftar, dalam 40 tahun terakhir. Kami tidak mendapatkan banyak bantuan dari dunia internasional (untuk menangani pengungsi Afghanistan),” ujarnya ketika menerima CEO RMOL Network, Teguh Santosa, di kantornya, di kawasan Mega Kuningan, Jumat siang (15/10).

Selain itu, Dubes Hassan menambahkan, setiap hari ada sekitar 33 ribu sampai 35 ribu orang Afghanistan yang melintasi perbatasan kedua negara untuk beraktifitas di Pakistan, dan kemudian, di hari yang sama, kembali ke Afghanistan.

Fenomena ini, khususnya pengungsi Afghan di perbatasan, adalah beban berat yang harus ditanggung Pakistan karena di sisi lain, pemerintah Pakistan juga tidak ingin memaksa para pengungsi kembali ke tanah air mereka yang tidak stabil baik dari sisi politik maupun ekonomi.

“Kami peduli karena kalau ada perdamaian di Afghanistan, ada stabilitas di Afghanistan, semua pengungsi ini bisa kembali ke negara mereka dengan hormat dan dengan harga diri (dignity). Kami tidak mau memaksa mereka kembali ke sana, kami mau mereka pulang dengan sukarela,” ujarnya lagi.

Selain isu pengungsi, Pakistan juga merasa perlu memperhatikan dinamika politik di Afghanistan karena selama ini, sejak era Hamid Karzai dan Asraf Ghani di Afghanistan, Pakistan kerap menjadi target serangan kelompok teroris yang beroperasi dari Afghanistan dan mendapatkan dukungan dari negara lain, dalam hal ini India.

“(Di era Karzai dan Ghani) lebih dari 65 persen wilayah Afghanistan tidak berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Berdasarkan informasi intelijen yang kami miliki ada kelompok di dalam pemerintahan yang menjalin hubungan dengan lawan kami, dalam hal ini India,” ujarnya lagi.

Dubes Hassan menambahkan, pemerintah Pakistan telah mengumpulkan semua bukti yang mereka miliki mengenai serangan-serangan ini dan telah menyerahkannya ke PBB.

“Sekarang rezim Taliban di Afghanistan berjanji tidak akan membiarkan teritorinya digunakan untuk menyerang negara lain termasuk Pakistan. Kami ingin seperti itu agar rakyat kami tidak menderita akibat ketidakstabilan di Afghanistan,” sambungnya.

“Itulah sebabnya kami mendorong (urging) komunitas internasional memberi kesempatan kepada Taliban untuk bekerja memenuhi janji-janji yang mereka sampaikan. Tentu saja, kami juga ikut menekan pemimpin-pemimpin Taliban untuk dapat membentuk pemerintahan yang inklusif. Kami menjalin hubungan (in touch) dengan semua pihak di Afghanistan, kami menjalin hubungan dengan semua negara yang menjadi tetangga Afghanistan. Kami juga menjalin hubungan dengan negara-negara besar, seperti AS, China, dan Rusia,” masih urainya.

Dia juga menambahkan, pemerintah Pakistan mendorong rakyat Afghanistan agar tidak membiarkan perusuh (spoilers) mengganggu proses transisi yang sedang berjalan di Afghanistan.

“Memang ada pihak-pihak (stake holders) yang tidak menginginkan perdamaian di Afghanistan, seperti ISIS, Al Qaeda,” demikian Dubes Hassan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya