Berita

Dubes Pakistan Muhammad Hassan (menghadap kamera) saat menerima CEO RMOL Network Teguh Santosa./Ist

Dunia

Mengapa Pakistan Serius Memperhatikan Dinamika Afghanistan? Ini Alasannya

SABTU, 16 OKTOBER 2021 | 22:39 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Ditakdirkan hidup bersebelahan dengan Afghanistan, mau tidak mau memaksa Pakistan untuk memperhatikan dinamika politik yang terjadi di negara tetangganya itu. Termasuk perubahan rezin yang baru-baru ini terjadi.

Duta Besar Republik Islam Pakistan, Muhammad Hassan, mengatakan, negaranya memperhatikan perkembangan di Afghanistan dengan sangat serius.

Alasannya kuat dan tidak dapat dibantah.


“Kami berbatasan langsung dengan Afghanistan. Saat ini ada 3 juta pengungsi Afghanistan yang terdaftar berada di Pakistan, dan sekitar 1 juta pengungsi yang tidak terdaftar, dalam 40 tahun terakhir. Kami tidak mendapatkan banyak bantuan dari dunia internasional (untuk menangani pengungsi Afghanistan),” ujarnya ketika menerima CEO RMOL Network, Teguh Santosa, di kantornya, di kawasan Mega Kuningan, Jumat siang (15/10).

Selain itu, Dubes Hassan menambahkan, setiap hari ada sekitar 33 ribu sampai 35 ribu orang Afghanistan yang melintasi perbatasan kedua negara untuk beraktifitas di Pakistan, dan kemudian, di hari yang sama, kembali ke Afghanistan.

Fenomena ini, khususnya pengungsi Afghan di perbatasan, adalah beban berat yang harus ditanggung Pakistan karena di sisi lain, pemerintah Pakistan juga tidak ingin memaksa para pengungsi kembali ke tanah air mereka yang tidak stabil baik dari sisi politik maupun ekonomi.

“Kami peduli karena kalau ada perdamaian di Afghanistan, ada stabilitas di Afghanistan, semua pengungsi ini bisa kembali ke negara mereka dengan hormat dan dengan harga diri (dignity). Kami tidak mau memaksa mereka kembali ke sana, kami mau mereka pulang dengan sukarela,” ujarnya lagi.

Selain isu pengungsi, Pakistan juga merasa perlu memperhatikan dinamika politik di Afghanistan karena selama ini, sejak era Hamid Karzai dan Asraf Ghani di Afghanistan, Pakistan kerap menjadi target serangan kelompok teroris yang beroperasi dari Afghanistan dan mendapatkan dukungan dari negara lain, dalam hal ini India.

“(Di era Karzai dan Ghani) lebih dari 65 persen wilayah Afghanistan tidak berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Berdasarkan informasi intelijen yang kami miliki ada kelompok di dalam pemerintahan yang menjalin hubungan dengan lawan kami, dalam hal ini India,” ujarnya lagi.

Dubes Hassan menambahkan, pemerintah Pakistan telah mengumpulkan semua bukti yang mereka miliki mengenai serangan-serangan ini dan telah menyerahkannya ke PBB.

“Sekarang rezim Taliban di Afghanistan berjanji tidak akan membiarkan teritorinya digunakan untuk menyerang negara lain termasuk Pakistan. Kami ingin seperti itu agar rakyat kami tidak menderita akibat ketidakstabilan di Afghanistan,” sambungnya.

“Itulah sebabnya kami mendorong (urging) komunitas internasional memberi kesempatan kepada Taliban untuk bekerja memenuhi janji-janji yang mereka sampaikan. Tentu saja, kami juga ikut menekan pemimpin-pemimpin Taliban untuk dapat membentuk pemerintahan yang inklusif. Kami menjalin hubungan (in touch) dengan semua pihak di Afghanistan, kami menjalin hubungan dengan semua negara yang menjadi tetangga Afghanistan. Kami juga menjalin hubungan dengan negara-negara besar, seperti AS, China, dan Rusia,” masih urainya.

Dia juga menambahkan, pemerintah Pakistan mendorong rakyat Afghanistan agar tidak membiarkan perusuh (spoilers) mengganggu proses transisi yang sedang berjalan di Afghanistan.

“Memang ada pihak-pihak (stake holders) yang tidak menginginkan perdamaian di Afghanistan, seperti ISIS, Al Qaeda,” demikian Dubes Hassan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya