Berita

Lambang Celeng Berjuang yang disebut-sebut pendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden/Net

Politik

DPP PDIP Mulai Gerah dengan Manuver Kader-kader Celeng

SABTU, 16 OKTOBER 2021 | 15:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dukungan dari kader PDI Perjuangan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus muncul. Setelah Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, kini disusul oleh Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Albertus Sumbago.

Mereka sejalan dengan kader-kader yang dianggap Celeng lantaran mendukung Ganjar Pranowo, meskipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bersikap.

Terkait hal ini, membuat DPP PDIP gerah, dan rencananya akan memanggil kader-kader celeng yang telah secara terbuka menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Salah satunya yang akan dipanggil ialah Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo.


Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan, pemanggilan untuk mengklarifikasi ada deklarasi itu. Pasalnya, deklarasi itu disrespon pernyataan keras Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto menyebut kader yang deklarasi dengan sebutan 'celeng'.

Pernyataan Bambang Wuryanto, dikatakan Komarudin, membuat Albertus Sumbogo tersinggung hingga menjadi polemik baru di internal PDIP.

"Kita paham dia (Albertus) ada ketersinggungan soal bahasa celeng. Ya sudah harus dipisahkan antara ketersinggungan sesama kader dengan kepentingan partai yang lebih besar," ujar Komaruddin kepada wartawan, Sabtu (16/10).

Komaruddin mengingatkan, agar semua kader di semua tingkatan untuk disiplin. Termasuk juga disiplin berbicara supaya tidak ada ketersinggungan antar kader PDIP.

"Tertib disiplin itu termasuk dalam hal berbicara di meja, supaya jangan terjadi ketersinggungan antara kader satu sama yang lain. Makanya ini hanya soal salah faham atas kata-kata yang tidak pantas disampaikan," terangnya.

Terkait deklarasi dukungan capres kepada Ganjar, Komarudin memastikan Albertus tidak dikenakan sanksi. Hanya saja, dia diingatkan untuk mengikuti keputusan Kongres bahwa keputusan mengenai capres-cawapres berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Belum beri sanksi, masih diingatkan kembali saja. Kembali keputusan kongres yang kita buat bersama-sama, keputusan kongres itu kan keputusan tertinggi partai," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya