Berita

Lambang Celeng Berjuang yang disebut-sebut pendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden/Net

Politik

DPP PDIP Mulai Gerah dengan Manuver Kader-kader Celeng

SABTU, 16 OKTOBER 2021 | 15:35 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dukungan dari kader PDI Perjuangan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terus muncul. Setelah Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, kini disusul oleh Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo Albertus Sumbago.

Mereka sejalan dengan kader-kader yang dianggap Celeng lantaran mendukung Ganjar Pranowo, meskipun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum bersikap.

Terkait hal ini, membuat DPP PDIP gerah, dan rencananya akan memanggil kader-kader celeng yang telah secara terbuka menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Salah satunya yang akan dipanggil ialah Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo.


Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan, pemanggilan untuk mengklarifikasi ada deklarasi itu. Pasalnya, deklarasi itu disrespon pernyataan keras Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto menyebut kader yang deklarasi dengan sebutan 'celeng'.

Pernyataan Bambang Wuryanto, dikatakan Komarudin, membuat Albertus Sumbogo tersinggung hingga menjadi polemik baru di internal PDIP.

"Kita paham dia (Albertus) ada ketersinggungan soal bahasa celeng. Ya sudah harus dipisahkan antara ketersinggungan sesama kader dengan kepentingan partai yang lebih besar," ujar Komaruddin kepada wartawan, Sabtu (16/10).

Komaruddin mengingatkan, agar semua kader di semua tingkatan untuk disiplin. Termasuk juga disiplin berbicara supaya tidak ada ketersinggungan antar kader PDIP.

"Tertib disiplin itu termasuk dalam hal berbicara di meja, supaya jangan terjadi ketersinggungan antara kader satu sama yang lain. Makanya ini hanya soal salah faham atas kata-kata yang tidak pantas disampaikan," terangnya.

Terkait deklarasi dukungan capres kepada Ganjar, Komarudin memastikan Albertus tidak dikenakan sanksi. Hanya saja, dia diingatkan untuk mengikuti keputusan Kongres bahwa keputusan mengenai capres-cawapres berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Belum beri sanksi, masih diingatkan kembali saja. Kembali keputusan kongres yang kita buat bersama-sama, keputusan kongres itu kan keputusan tertinggi partai," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Konsep Pasar Modern Tak Harus Identik Bangunan Mewah

Selasa, 07 April 2026 | 04:15

Jangan cuma Israel, Preman Kampung di Purwakarta Juga Wajib Dikutuk

Selasa, 07 April 2026 | 04:04

Tukang Ojek Ditembak Penumpang, Motor Dibawa Kabur

Selasa, 07 April 2026 | 03:38

Subsidi BBM Bocor Rp7 Triliun Gegara Kemacetan Jakarta

Selasa, 07 April 2026 | 03:15

KA Bangunkarta Anjlok di Bumiayu, Penumpang Dievakuasi 10 Bus

Selasa, 07 April 2026 | 03:00

Fahira Sodorkan Lima Strategi Pasar Tradisional Jadi Fondasi Jakarta Kota Global

Selasa, 07 April 2026 | 02:25

Waspada Politik Gunting dalam Lipatan di Lingkaran Istana

Selasa, 07 April 2026 | 02:11

Muslim Iran, Berjuanglah untuk Islam

Selasa, 07 April 2026 | 02:07

Viral Mobil Dinas di Kawasan Puncak, Pemprov DKI Minta Maaf

Selasa, 07 April 2026 | 01:36

Seruan Pemakzulan Prabowo Muncul dari Ketakutan Operasi Besar Berantas Korupsi

Selasa, 07 April 2026 | 01:12

Selengkapnya