Berita

Aktivis Rocky Gerung/Net

Politik

Proyek Kereta Cepat Irasional, Rocky Gerung: Ini Ambisi Presiden Jokowi atau Bisikan Dukun?

JUMAT, 15 OKTOBER 2021 | 23:01 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, setelah pendanaan proyeknya diputuskan Presiden Joko Widodo boleh menggunakan APBN

Keputusan menggunakan APBN sebagai sumber pendanaan proyek tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 93/2021 Perubahan atas Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Padahal, pada tahun 2015 silam Jokowi menuturkan bahwa proyek kereta cepat tidak akan menggunakan APBN lantaran menggunakan skema bussiness to bussines (B2B).


Aktivis Rocky Gerung berpendapat, keputusan membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak rasional. Karena menurutnya, jarak tempuh yang ada sangat pendek.

"Seluruh ekonom yang punya otak itu sudah menyatakan ini irasional. Masih enggak percaya, dia sewa konsultan dunia yang hebat, boston consulting. Intinya sama," kata Rocky Gerung dalam acara diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertema Plin Plan Janji Pemimpin yang diselenggarakan PKS TV, Jumat malam (15/10).

Dia mencurigai ada udang di balik batu dalam proyek kereta cepat ini. Pasalnya, dari segi keuntungan jelas tidak ada, sehingga dipastikan negara akan merugi.

"Jadi, kita dibuat bingung, apa alasan rasional di balik proyek ini? Jadi kalau secara ekonomi dia tidak bisa dibuktikan kemasuk-akalannya, maka kita mesti cari keterangan lain," tuturnya.

Rocky menduga ada dua hal yang melatarbelakangi Presiden Joko Widodo terkesan ngotot mendorong proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terlaksana dan cepat selesai.

"Itu adalah upaya untuk memamerkan arogansi, ambisi kedunguan sehingga kereta ini mesti jalan demikian juga ibu kota baru. Atau ini bisikan dukun? Jadi begitu cara melihat," tegasnya.

Rocky mengatakan dua proyek strategis milik pemerintah yakni kereta cepat dan ibu kota negara baru tidak ada urgensinya untuk rakyat Indonesia. Sehingga dia memandang itu sebagai ambisi Jokowi lantaran dalam waktu dekat kepemimpinannya akan berakhir.

"Dasar rasionalitasnya enggak ada. Hitungan skala ekonominya enggak masuk. Tapi, hendak dilanjutkan," tukasnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

Energi Bersih Semakin Diminati Sektor Industri dan Bisnis

Jumat, 23 Januari 2026 | 20:09

Relawan Bara JP Hapus Nama Jokowi

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:52

Pengelola Apartemen Jakarta Utara Bantu Polisi Putus Rantai Peredaran Narkoba

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:24

Produk Warga Binaan Didorong Masuk Kopdes Merah Putih

Jumat, 23 Januari 2026 | 19:01

Wamenkomdigi Tegaskan Jaringan di Sumbar dan Sumut Hampir Pulih 100 Persen

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:52

Sinergi untuk Akselerasi, Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan UMKM

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:45

Raja Maroko Puji Soliditas Nasional di Piala Afrika 2025

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:27

Iran Batasi Akses Internet demi Putus Komando Teroris Asing ke Perusuh

Jumat, 23 Januari 2026 | 18:05

Kasus Kuota Haji: Dito Ariotedjo Ungkap hanya Ditanya Satu Pertanyaan Soal Fuad Hasan

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:59

Kongres XXII: Sujahri-Amir Tidak Sah Pimpin GMNI

Jumat, 23 Januari 2026 | 17:43

Selengkapnya