Berita

Ekonom senior Indef Faisal Basri/Net

Politik

Faisal Basri: Kereta Cepat Idealnya itu Jakarta-Surabaya

JUMAT, 15 OKTOBER 2021 | 22:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ekonom senior Indef Faisal Basri menguraikan tiga faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum memulai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Yang pertama soal aksesibilitas masyarakat, jarak tempuh dan juga kemanfaatnnya.

Pernyataan Faisal disampaikan dalam acara diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertemakan Plin Plan Janji Pemimpin yang digagas PKS TV, Jumat (15/10).


Menurut Faisal, kereta cepat seharusnya diterapkan untuk jalur Jakarta-Surabaya. Pasalnya, seluruh dunia penggunaan kereta cepat menggunakan jarak tempuh 500km, sedangkan untuk Jakarta-Bandung hanya 143,2 km dan dikatakan terpendek di dunia.

"Yang ideal itu sebetulnya Jakarta-Surabaya, jaraknya 800 kira-kira 700 km, kalau jarak lurusnya kan 663 km, dia singgah di Cirebon, Semarang. Kemudian Surabaya, jadi penumpangnya juga potensial, daerah bisnis. Kalau Bandung kan bukan daerah bisnis. Cirebon, Semarang dan Surabaya,” ucap Faisal.

Faisal membandingkan antara kereta cepat dengan kereta penumpang biasa, contohnya Argo Bromo yang memiliki waktu tempuh 8,5 jam dari Gambir ke Pasar Turi.

Dalam pandangan Faisal, seharusnya kereta cepat bisa menggunakan jalur Jakarta Surabaya. Ia mengaku heran, pemerintah malah ingin membangun kereta semi cepat untuk jalur  Bandung.

“Saya juga jadi bingung. Kecepatannya (kereta semi cepat) separoh, dari kereta cepat Jakarta-Bandung, 5,5 jam kalau mobil sekitar 10 jam. Jadi, kereta bener cepet yang Jakarta-Bandung itu cocok sekali di Surabaya bisa 2,5 jam,” katanya.

"Jadi, 2,5 jam dari Gambir misalnya ke Pasar Turi, 2,5 jam. Kalau naik pesawat kita bisa 5 jam itu, dari titik ke titik kan, itu superior sekali,” imbuhnya.

Dia menambahkan, Singapura dan Malaysia sempat berencana membangun kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura namun dibatalkan. Sebab, Perdana Menteri Malaysia takut dililit utang, karena pengembalian utangnya akan lama.

Contoh lain disebutkan, negara Laos. Saat ini Laos terlilit utang oleh China karena proyek pembangunan kereta cepat.

"China bilang tidak apa, tapi saya minta kompensasi konsesi tambang. Itu yang saya takutkan terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya