Megawati Ditunjuk Ketua Pengarah BRIN "Mendung" bagi Dunia Riset Nasional

Penunjukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan riset dan Inovasi nasional (BRIN) masih menjadi sorotan.

Banyak pihak khawatir karena lembaga yang seharusnya sarat dengan nilai ilmu pengetahuan tetapi pengarahnya diketuai oleh seorang politisi.

Pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan bahwa penunjukan Megawati sebagai ketua tim pengarah BRIN tidak tepat. Pria yang juga akademisi Unas itu memiliki tiga basis argumentasi.

Pertama: ketua dan tim pengarah BRIN sejatinya ditempati oleh anak bangsa yang memiliki kepakaran dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, sebagai pengarah dia memiliki kapasitas dalam riset yang dibuktikan dengan riwayat yang teindeks secara nasional dan internasional.

"Kapasitas tersebut bisa dilacak di Sinta dan ataupun google scholar," demikian kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (15/10).

Yang kedua, dijelaskan Andi, posisi pengarah BRIN seharusnya tidak ditempati oleh politisi. Alasannya, agar riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik dan politisi.

Argumentasi ketiga, Megawati sebelumnya sudah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Dalam pandangan Andi, rangkap jabatan yang diemban oleh Megawati itu menunjukkan amburadulnya tata  kelola negara.

Apalagi, Presiden Joko Widodo dulu sangat membenci seseorang merangkap jabatan.

"Dua jabatan publik dipegang orang yang sama diwaktu yang sama,  padahal dulunya Jokowi pernah ‘membenci’ rangkap rangkap jabatan namun kini ‘janji tersebut tidak terealisasi," demikian catatan Andi.

Seharusnya, iklim akademis yang justru marak pemberian gelar kehormatan dan jabatan akademis harusnya cukup unntuk mengingatkan elite negeri ini untuk segera menghentikan praktik politisasi.

"Dunia akademik sebagai akibat ‘obral’ murah anugerah gelar akademik kehormatan, kini menanti datangnya mendung baru di dunia riset nasional," pungkas Andi.