Berita

Penggerebekan kantor pinjaman online di Jakarta Barat/Net

Politik

Ramai #JokowiBerantasPinjolIlegal, Warganet: Bantai Pinjaman Online Ilegal!

JUMAT, 15 OKTOBER 2021 | 16:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keberadaan pinjaman online (Pinjol) ilegal kini menjadi perhatian publik Tanah Air karena telah menyengsarakan rakyat dengan bunga pinjaman yang tinggi. Apalagi, pinjol ilegal kerap menggunakan cara tak manusiawi saat menagih utang.

Di lini media sosial, gerakan tagar #JokowiBerantasPinjolIlegal sempat ramai dan menjadi trending topic hingga Jumat siang (15/10).

Mayoritas warganet meminta agar pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo benar-benar komitmen menindak tegas keberadaan pinjol ilegal.


"Dukung Pak Jokowi untuk #JokowiBerantasPinjolIlegal," tulis akun Twitter @myalfian88 dikutip redaksi.

Hal serupa disampaikan akun Habieb Selow yang meminta kepada Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate menindak tegas penyedia pinjol ilegal.

“Presiden Jokowi lewat Menteri Johnny G Plate dan Kemkominfo agar tertibkan pinjol, aparat pun mulai bergerak bantai pinjaman online ilegal,” cuit Habieb Selow.

Tak hanya Jokowi dan Menkominfo, warganet juga meminta Otoritas Jaya Keuangan (OJK) ikut mencegah peredaran pinjol. Sebab tak sedikit masyarakat terjerat pinjol karena kurangnya pengetahuan.

“Peran OJK diharapkan lebih ketat dan optimal menjaga pertumbuhan ekonomi yang sudah pada jalur yang tepat,” unggah akun Twitter @vita_AVP.

Keberadaan pinjol telah mendapat atensi dari Presiden Joko Widodo. Usai menerima informasi banyaknya masyarakat terjerat pinjol, presiden lantas memerintahkan Polri untuk bertindak.

Arahan presiden pun langsung disikapi Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan jajaran menindak tegas pinjol ilegal.

"Kejahatan pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi preemtif, preventif, maupun represif," kata Jenderal Sigit, Selasa lalu (12/10).

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya